INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Pemerintah Harus Mulai Melakukan ‘Mapping’ Terhadap Kondisi Perekonomian Di Setiap Daerahnya

Penulis : Rusman (Peneliti Global Future Institute)
Imbas dengan adanya globalisasi sudah sangat dirasakan, diantarnya semakin sulitnya dijumpai makanan-makanan lokal diberbagai tempat. Yang sering kali dijumpai adalah seperti KFC, Hoka-hoka Bento, dan yang sejenisnya. Di Jakarta saja dengan jumlah mall sebanyak 170 buah lebih tetapi mayoritas produk yang ada adalah produk luar negeri, misalnya saja jeruk lokal kalah bersaing dengan jeruk impor. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah belum berjalan untuk mendukung produk lokal.

Sebagai bangsa, sampai hari ini kita dalam tantangan yang semakin hari semakin kompleks, dimana pengusaha pribumi kurang diberikan kesempatan dalam dunia usaha. Misalnya seseorang yang kesulitan untuk melakukan usaha kembali akibat penggusuran lokasi usaha yang dianggap melanggar aturan oleh pemerintah daerah. Dimana semestinya pihak pemda dapat lebih mengayomi usaha-usaha kecil seperti ini. Padahal perekonomian kita saat ini dapat tetap berjalan karena keterlibatan para pengusaha UKM, yang saat ini belum juga mendapatkan perhatian penuh dari pihak pemerintah, terutama pemda. Dalam kondisi seperti ini harusnya dibentuk sistem ‘ayah angkat’ bagi para pelaku UKM.

Pada saat kondisi seperti ini seharusnya ada semacam sikap atau kebijakan, katakanlah digulirkannya ungkapan ‘revolusi ekonomi’. Seperti misalnya, hutang luar negeri itu harus diperkecil dan kemudian mengandalkan atau berorientasi sumber daya-sumber daya potensi-potensi lokal. Misalnya saja dari sisi pertanian, kalau saja kita masih mau concern terhadap masalah pertanian ini mungkin kita tidak akan melakukan import beras dari Vietnam. Dimana hal ini adalah akibat dari terbenturnya kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Seharusnya di beberapa daerah yang dikhususkan sebagai daerah penghasil beras malah dijadikan sebagai daerah untuk perumahan atau bahkan dibangun mall-mall.

Kemudian, Indonesia yang juga dikenal sebagai negeri maritim dengan memiliki kandungan ikan yang sangat banyak namun kita tidak mengelolanya dengan serius. Mulai dari tidak adanya upaya peningkatan teknologi penangkapan ikan, jaminan keamanan di perairan laut, dan adanya oknum-oknum yang melakukan jual beli ikan secara ilegal.

Untuk itu kita harus kembali kepada mempersiapkan pondasi perekonomian yang sangat kuat. Dimana salah satunya dengan kembali mengangkap konsep koperasi. Namun konsep koperasi dengan manajemen yang baik dan keberpihakan kepada petani, masyarakat kecil dan para pengiat UKM. Karena memang mereka memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap siklus perekonomian bangsa.

Seandainya pemerintah memang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan nasionalisasi maka hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Bisa kita lihat sudah berapa lama perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia namun berapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan yang terjadi malah adanya kerusakan-kerusakan alam.

Sebenarnya dalam konteks globalisasi, bukannya kita mempertentangkan menerima atau menolaknya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya sehingga kita mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap globalisasi tersebut dan mampu untuk bersaing dalam dunia internasional.

Pemerintah menganggap dengan banyaknya kehadiran mall-mall merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Padahal begitu besar dampak negatif yang diakibatkan. Tumbuhnya budaya konsumtif dengan menghalalkan segala cara. Tersingkirnya pasar-pasar tradisional. Belum lagi dengan terlibasnya produk-produk dalam negeri oleh produk-produk impor.
Padahal pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan tersebut, hanya saja hal tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terjadi ‘revolusi’ moral pada seluruh tatanan birokrat di Indonesia terkait mudahnya pemberian ijin tanpa mengindahkan dampak dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan setempat.

Kini sudah saatnya pemerintah melaksanakan pembangunan yang berbasiskan kepada potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Pemerintah harus mulai melakukan ‘mapping’ terhadap kondisi perekonomian di setiap daerahnya. Potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sudah mulai digali dan diberdayakan.