Oleh M Arief Pranoto/Pemerhati Masalah Internasional dari Global Future Institute
Pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini menarik ditelaah bersama. Setelah Libya, target Amerika Serikat (AS) berikutnya adalah Papua (27 Maret 2011). Statement Connie bukannya tanpa dasar (TV One, 26/3/2011), adanya informasi Papua menjadi target AS selanjutnya sudah beredar di kalangan intelijen, bahkan sumber di Departemen Luar Negeri mengungkap terdapat usaha intensif beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat AS kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan secara bertahap.
Ia memberi analogi kasus Libya yang mirip lepasnya Timor Timur doeloe. Ya, melalui dalih hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi, lalu Australia, AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menekan Pemerintah Habibie, padahal minyak di celah Timor merupakan tujuan dan kini tengah digarap Australia. Begitu pula Libya, kembali alasan HAM dan demokratisasi mengemuka, kemudian AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyerang Pemerintah Gaddafi, sedang ujungnya ingin menguasai minyak Libya (baca: Perampok Internasional dan Kisah Utang Dibayar Bom di www.theglobal-review.com, dan Perampokan ala NATO by Dina Y. Sulaeman). Agaknya sinyalemen KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semakin mempertebal pernyataan Connie tadi, “bahwa NKRI di ujung tanduk karena sparatisme Papua sebenarnya bukan mainan rakyat Papua, tetapi mainan asing dengan konspirasi sangat rapi” (RIMANEWS, 5/12/2011).
Adalah keprihatinan Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI), Jakarta, perihal hiruk-pikuk Papua seperti menyentak kita bersama:
“ .. tidak benar apabila dikatakan Jawa menjajah Papua, Jakarta menjajah Papua. Kondisi sekarang ini setelah kematian Sukarno kita memang dijajah. Jangan sampai nanti Papua lepas generasi muda sudah kehilangan modal utamanya. AS sudah melihat kecenderungan anak-anak muda Indonesia sekarang lebih ke arah sosialisme, mereka gandrung dengan Hugo Chavez, Evo Moralez, atau Ahmadinedjad ..”.
Hendrajit meneruskan:
“ ..mereka inilah yang akan tumbuh pada lima atau sepuluh tahun mendatang, mengancam keamanan investasi AS, anak-anak muda sekarang beda dengan kelompok muda dididikan orde baru, mereka lahir dari situasi kritis dan penuh akses informasi. AS mengantisipasi bila tidak ada gerakan politik yang bisa mengamankan investasinya di Papua, maka nasionalisasi atas perusahaan dan tambang-tambang asing tinggal tunggu waktu ..”
Penulis buku Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia ini menekankan lebih lanjut:
” .. kekerasan di Papua, bukanlah kekerasan Jawa, bukanlah kekerasan rakyat Indonesia terhadap orang Papua. Tapi kekerasan diluar daya jangkau kekuasaan rakyat ini yang dikebiri pemerintahan boneka. Papua adalah bagian dari Indonesia, rakyat merasa satu seperti ketika berteriak saat Rully Nere menggocek bola sampai Okto. Mereka adalah satu. Tapi Pemerintahan yang sekarang membuktikan dirinya tidak berani, memamerkan diri seolah jadi pemerintahan satelit Amerika. Bila memang mau referendum itu harus mengikuti seluruh rakyat Indonesia, karena rakyat inilah pemilik sah tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merakuke (tambahan penulis:”dari Miangas hingga Rote”) ..”
Pernyataan ketiga person di atas, mungkin mewakili sekaligus memberi gambaran bahwa terdapat anasir internal didukung asing berupaya “melepaskan diri” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini bukan sekedar rumor. Tanda-tandanya jelas. Pola yang diterapkan identik dengan beberapa peristiwa sebelumnya di berbagai belahan dunia. Selalu isue HAM dihembuskan, freedom, demokratisasi, kemiskinan dan lainnya, berujung pada pemisahan wilayah via referendum. Paket awal lazimnya via isue-isue aktual yang diangkat segelintir individu (komprador) lokal yang telah tergadai jiwa nasionalismenya, atau melalui organisasi massa (ormas) setempat dan terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang nge-link ke LSM asing dengan promosi media massa secara gencar.
No free lunch. Tak ada makan siang gratis di Barat. Niscaya ada agenda tersembunyi hendak dicapai. Tengok saja. Tatkala ada gelontoran dana asing baik kepada person, ormas maupun LSM lokal, apalagi jika gelontoran itu tak terbatas --- maka sudah boleh dipastikan operasi intelijen asing tengah bermain di republik tercinta ini (baca: Indonesia Diserbu! www.theglobal-review.com). Pertanyaanya ialah, adakah hal ini disadari oleh para individu, ormas dan LSM setempat bahwa sesungguhnya mereka telah menjadi (kaum komprador) bagian dari skenario penghancuran negeri dan bangsanya sendiri, dari sisi internal?
Dari kajian eksternal, kegagalan invasi militer AS dan sekutu pada tiga wilayah terakhir seperti Afghanistan, Iraq dan Libya dipastikan semakin menghancurkan pundi-pundinya di tengah krisis ekonomi dan finansial. Hugo Chaves mengisyaratkan ada seri-seri baru perang kolonial sedang dimainkan guna memulihkan sistem kapitalis global, dan itu telah dimulai dari Libya dengan “modus utang dibayar dengan bom”. Namun betapa para loyalis Gaddafi melawan secara super dahsyat atas “keroyokan” negara-negara Barat, bahkan mampu membuat NATO pontang-panting.
Akhirnya berbagai deception atau pengalihan perhatian dijalankan sebagai alasan untuk meninggalkan perang di Libya. Agar tak malu dibuatlah pengalihan perhatian via video kematian Gaddafi, ataupun skenario palsu Saif al Islam, putra Gaddafi tertangkap dan lainnya. Ya, ada edit dan counter berita, itu memang bagian dari methode invasi militernya. Bukankah hampir semua media mainstream dikuasai Barat? Dan meski kini ekonomi negaranya semakin “dedel duel” bahkan merambah pada bidang-bidang lain, namun hasil yang diperoleh oleh AS dan NATO hanya sebatas menjarah harta-harta Libya di luar negeri berkedok pembekuan aset.
Sudah barang tentu, rencana serangan ke Iran sesuai statement Jenderal Wesley Clark, (mantan) Komandan NATO doeloe perihal peta (roadmap) penaklukan dunia oleh Pentagon yang telah direncanakan lima tahun lalu dimulai dari Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Iran, Somalia dan Sudan ---kemungkinan TERTUNDA--- bila tak boleh menyebut gagal. Oleh sebab Syria sebagai sasaran invasi setelah Libya, tak disangka melawan total. Menentang habis-habisan. Tak bisa dipungkiri, keberanian Bashar al Assad melawan tekanan Liga Arab dan Barat, selain menyadari adanya “kebangkitan Islam” dimana-mana, mutlak karena ada dukungan Cina dan Rusia, terkait berbagai kepentingan kedua adidaya di Syria. Wong wani kudu duwe bunci, wong kendel kudu duwe piandel (orang berani harus punya modal dan andalan), kata ujaran kuno Jawa.
Ya. Gagal menekan Syria, NATO kembali “mengobok-obok” Libya namun disambut dengan perlawanan super dahsyat oleh loyalis Gaddafi, yang kini bernama Tentara Pembebasan Libya. Dan wilayah-wilayah Libya pun kembali riuh oleh tembakan senjata serta ledakan-ledakan bom. Tripoli, Benghazi, Misrata, Bregah, Gharyan, Baidah, Sirte, Zawya dan wilayah lainnya terus membara oleh peperangan. Apaboleh buat, kendati kemarin ia telah menyatakan misinya usai, akhirnya PBB memperpanjang misi (dukungan) NATO di Libya dari mulai 16 Desember 2011 sampai Maret 2012.
Tampaknya AS dan sekutu ngeper (gentar) melanjutkan roadmap-nya di Jalur Sutra (Afrika Utara dan Timur Tengah). Indikasi ini jelas terlihat, antara lain: (1) Israel tidak membalas sama sekali ketika baru-baru ini puluhan roket Hizbullah menyerangnya dari Lebanon. Ini berbeda dengan kelaziman dimana ia cenderung agresif; (2) Merapatnya kapal perang Rusia di Laut Syria merupakan isyarat Moskow, bahwa ia akan memblokir setiap serangan yang dipimpin NATO dengan kedok intervensi kemanusiaan, dan (3) Resolusi PBB untuk sanksi terhadap Syria pun diperkirakan gagal terbit setelah Rusia dan Cina menggunakan hak veto, demikian seterusnya.
Maka jika diibaratkan penjarah, sesungguhnya misi AS dan sekutu di Libya cuma sebatas “merobek-robek” kantong namun belum sempat mengambil isi rumah, keburu diteriaki rampok oleh pemilik dan sekelilingnya. Termasuk rencana menyerang Syria dan Iran melalui “organ pemecah belah”-nya yakni Israel pun terbaca oleh publik global. Pola atau modus-modusnya sudah basi, hampir sama atau mirip-mirip sehingga mudah diterka.
Apapun istilah, gerakan politik AS dan sekutu di Jalur Sutra, entah ia smart power, entah itu revolusi warna, atau provincial reconstruction team, bahwa geliat operasi silumannya out of control dari rencana semula. Upaya ganti rezim yang diawali destabilisasi politik ternyata berputar 180 derajat, berubah menjadi ganti sistem. Warna yang muncul lagi populer di Timur Tengah dan sekitarnya adalah KEBANGKITAN ISLAM. Termasuk tertangkapnya pesawat mata-mata RQ 170 milikAS oleh militer Iran, menimbulkan fenomena terbaru bahwa DUNIA TAK LAGI PERCAYA DENGAN TEKNOLOGI BARAT, terutama teknologi perangnya!
Sepertinya seri baru perang kolonial sebagaimana isyarat Chaves, kini hendak digelar di Asia Pasifik, akibat ketidaksuksesan (atau gagal) di Jalur Sutra. Diawali operasi politik memperlemah ASEAN melalui terbentuknya East Asia Bloc atau Asia Pacific Union. Sasaran strategis AS ialah mengamankan skema kebijakan neo-liberalisme di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara pada khususnya (Hendrajit dan Ferdiansyah Ali, 15/11/2011 ).
Sekurang-kurangnya, ada dua peristiwa bersejarah yang dapat digunakan rujukan sementara untuk mengurai kiprah AS dan sekutunya, antara lain adalah (1) Kuliah Bung Karno (BK) kepada Che Guevara tahun 1959-an, ketika Che diperintah Fidel Castro berguru kepada BK tentang Sosialisme. Inilah sebagian materi kuliah yang diterima Che perihal Kedaulatan Modal dan Imperialisme Modern:
“ .. watak imperialisme kuno yang menghasilkan kapitalisme kuno itu beda dengan watak imperialisme modern. Imperialisme kuno bersandar pada kekuatan militer, imperialis-kapitalis modern didasari kekuatan finanz-kapital. Kelak konflik internasional bergeser pada modal, bukan lagi pada perang koloni atau wilayah. Inilah kenapa aku ingin negeriku menjadi raksasa terhadap modal itu sendiri, berkedaulatan politik, daulat atas ekonomi dan berkebudayaan otentik ..",
Sedang peristiwa ke (2) Adalah great depression yang pernah menerpa Paman Sam dekade 1930-an doeloe. Diawali kejatuhan Wall Street, akan tetapi 10 tahun kemudian ia mampu bangkit kembali akibat meletus Perang Dunia (PD) II. Ya, persoalan apakah PD II itu diciptakan atau terjadi secara alamiah, tidak akan dibahas dalam tulisan ini (baca: Teror dan Catatan Kecil Perang Dunia, di www.theglobal-review.com). Artinya roda perekonomian AS kala itu bisa bergerak lagi setelah perusahaan-perusahaan AS menerima banyak pesanan berbagai senjata dan pesawat terbang dari negara-negara yang terlibat Perang Dunia.
Benang merah hal di atas, sepertinya mampu menjawab kontradiksi selama ini, kenapa pemerintah Obama dan sekutu berjuang memperbaiki krisis ekonomi negara, sedang militernya justru menghambur-hamburkan uang untuk perang. Agaknya terdapat korelasi kuat antara perang dan modal. Dengan kata lain, perang memang harus bermodal namun peperangan justru dapat menghancurkan modal itu sendiri. Modal adalah alat utama memulihkan perekonomian, dan perang merupakan salah satu sarana terbaik mengembalikan dan mencari modal. Agaknya kepulihan great depression di AS tempo doeloe boleh dijadikan contoh riil atas asumsi ini.
Kembali ke Asia Pasifik, bahwa skenario Obama atas pangkalan AS di Darwin ialah dalam rangka membantu Indonesia bila terjadi bencana alam. Barangkali itu cuma open agenda. Ketika jarak Papua cuma 800-an mil dari Darwin maka kelaziman hidden agenda sebagai tujuan pokok membonceng diam-diam. Papua memang merupakan kawasan Indonesia yang kini tengah terlibat konflik intrastate baik vertikal maupun konfik horizontal akibat krisis politik berlarut.
Isue yang ditabuh oleh beberapa elemen bangsa guna memisah Papua dari NKRI ialah HAM, kemiskinan dan lainnya. Ketidakmampuan Pusat mengentaskan kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama separatis tumbuh subur, sedang kemiskinan disana hakikinya akibat sistem kapitalisme yang diterapkan. Baik KORUPSI yang sengaja “diciptakan” oleh sistem, juga pola pembagian royalti yang “njomplang” dan lainnya. Bagaimana dikatakan adil dan beradab, jika tukang cangkulnya mendapat 99 %, sedang pemilik tanah memperoleh 1 % saja? Gunung emas yang seharusnya memakmurkan rakyat Papua justru dirampok oleh asing.
Kembali soal Darwin, konon sekitar 2500 marinir AS akan ditempatkan. Secara hitam putih terlihat sedikit, namun bila kapal induk merapat disana niscaya membawa 10.000-an serdadu lengkap dengan peralatan perang dan pesawat-pesawat tempur siap laga, belum termasuk instrumen pengiring baik kapal perang kecil maupun kapal-kapal selam. Itu sudah prosedur tetap pergerakan kapal induk dimanapun.
Pertanyaan kenapa demikian, bahwa kesulitan AS dan sekutu menguasai (mengembalikan modal) di Jalur Sutra sebagai alasan pokok, bukankah lebih baik langsung masuk ke sasaran lain yakni: Indonesia Raya, negeri “miskin” di Asia Tenggara namun kaya akan sumberdaya alam. Banyak sumberdaya yang ada di Jalur Sutra dipastikan melimpah-ruah di Indonesia cuma belum tergali; sementara berbagai sumberdaya dimiliki Indonesia banyak yang tidak ditemui di Jalur Sutra. Konon Charlie Illingworth, Bos-nya John Perkins sewaktu berada di Bandung pernah bilang, bahwa Presiden AS Richard Nixon ingin Indonesia diperas sampai kering seperti kain pel habis dipakai melantai. Negeri ini ibarat real estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau Cina. Berbicara tentang minyak bumi, kita tahu bagaimana negara kita tergantung darinya. Indonesia bisa menjadi sekutu kuat kita dalam soal itu (John Perkins, 2004).
Lagaknya, apa yang dikerjakan AS kini ibarat memakan bubur panas, artinya memulai dari pinggiran-pinggirannya. Misalnya (rencana) pangkalan militer di Singapura, pangkalan di Subic, meskipun data terakhir AS telah meninggalkan Philipina dekade 1992-an, dan paling terakhir adalah Darwin, Australia.
Dalam perspektif hegemoni AS, menerkam Indonesia sebenarnya tinggal menunggu saat serta momentum saja, sebab “pembusukan dari dalam” telah berjalan mulus dan lancar sejak Orde Baru lengser doeloe. Seperti perubahan total UUD dan intervensi puluhan UU lainnya (baca: Perlu Diselidiki Kebenarannya : Bantuan Asing Untuk Amandemen UUD 1945 dan Beberapa Paket Undang-Undang, 8/12/2011 di www.theglobal-review.com), “korupsi yang diciptakan” , atau “Perang Candu” dengan berbagai kemasan, pola adu domba berbungkus ego sektoral dan lainnya. Entah momentum nanti menumpang pada hiruk-pikuk politik internal negeri, atau bakal diletuskan ketika pemilu presiden (2014) nanti dan sebagainya. Wait and see. Sekali lagi, inilah mengecoh langit menyeberangi lautan. Lalu, masihkah anak bangsa ini asyik dengan “mainan ciptaan asing”, sedang itu bagian dari trap modus potong babi?
(Dari berbagai sumber)
* Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di Website The Global Review
Senin, 12 Desember 2011
Kamis, 03 November 2011
Jepang, Antara Cinta dan Dendam
Sebuah buku berjudul Japanese Militarism and Its War Crimes in Asia Pasific Region (Hendrajit, ed) dikirim kepada saya, oleh penerbitnya, The Global Future Institute. Tak ayal, buku ini membuat saya kembali merenung, mengenang kembali perjalanan saya ke Jepang tahun 1996. Ketika itu, saya diterima dengan hangat oleh keluarga-keluarga Jepang yang menjadi host saya, diajak berwisata ke berbagai tempat, serta dibelikan berbagai souvenir. Efek kunjungan singkat itu adalah, saya sulit membayangkan orang-orang Jepang sebagai orang-orang yang kejam, pelaku pembantaian nenek-moyang kita, memerkosa gadis-gadis Indonesia, menjadikan mereka sebagai pelacur, dan memperbudak kakek-kakek kita dulu untuk bekerja di berbagai proyek.
Dulu, tentu saja saya belajar sejarah di sekolah. Meski romusha disebut secara sekilas, yang lebih tertanam di benak saya adalah ‘jasa’ orang Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Bayangkan saja, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk atas persetujuan Jenderal Terauchi pada 7 Agustus 1945. Bahkan, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Jakarta. Hanya baru-baru ini saja saya mendapatkan perspektif lain, dari sebuah buku yang ditulis H. Bambang Setyo, MSc. “Telaah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Aqidah Islam.” Dalam buku itu, Bambang mengkritisi, mengapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan, termasuk juga Soekarno dan Hatta justru membahas teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Padahal, sudah ada rancangan ‘Pernyataan Indonesia Merdeka’ yang sudah disetujui secara bulat oleh Badan Penyelidik pada 14 Juni 1945. Bambang mensinyalir adanya faktor ‘psiko-politik’ yang mengaitkan antara tempat dirancangnya isi teks Proklamasi dengan pengabaian kesepakatan Badan Penyelidik.
Kecurigaan Bambang mungkin bisa dijawab dengan mengamati fenomena hari ini. Kini, setelah Indonesia merdeka, kita menjadi negara yang sangat bersahabat dengan Jepang. Di jalanan berseliweran mobil-mobil merek Jepang. Di rumah-rumah, peralatan elektronik merek Jepang adalah jaminan mutu dan kebanggaan. Jepang dijadikan acuan kemajuan. “Kalau mau maju, lihat tuh Jepang!” Orang-orang memandang kagum dan takjub kepada Jepang. Termasuk saya, terpesona pada taman-taman Jepang yang asri, dan bahkan memimpikan untuk suatu saat kembali ke sana; kalau bisa ketika bunga Sakura mekar. Romusha, Jugun Ianfu, Heiho, tiga dosa terbesar Jepang, seolah lenyap dalam ingatan; atau kalau pun diingat, tanpa emosi sakit hati. Biasa-biasa saja.
Seperti yang ditulis Hendrajit (saya terjemahkan bebas), “Motif hakiki penjajahan Jepang adalah untuk mengamankan akses terhadap minyak dan bahan mentah bagi industri Jepang.” (hlm 16). Karena motif utama itulah, ketika mereka ‘berbaik hati’ memfasilitasi kemerdekaan Indonesia, sudah dipastikan, ada konsesi-konsesi yang diberikan timbal-balik (antara Jepang dan para pemimpin Indonesia waktu itu). Terbukti, perjanjian pampasan perang Jepang-Indonesia tahun 1958, tiga kejahatan perang utama Jepang (yaitu romusha, jugun ianfu, dan heiho/wajib militer), tidak dicantumkan. Artinya, sejatinya, Jepang tidaklah benar-benar ‘membantu’ Indonesia untuk merdeka.
Setelah merdeka, Jepang yang semula penjajah bengis, justru menjelma menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan negara penanam modal langsung (foreign direct investment) terbesar di Indonesia. Belum lagi beasiswa-beasiswa yang digelontorkan Jepang, yang ‘menyelamatkan’ anak bangsa ini, sehingga mereka bisa jadi orang pintar dan sebagiannya jadi pejabat di negeri ini. Kita pun memandang Jepang sebagai kawan, sahabat, penolong. Bahkan ketika krismon pun, Jepang menjadi negara yang dikunjungi Habibie untuk meminta pertolongan. Apakah Jepang berubah menjadi malaikat?
Ternyata tidak. Iwan Piliang, jurnalis independen, pada tahun 2010 pernah menuliskan hasil investigasinya terhadap kasus transfer pricing yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang.
Apa itu transfer pricing? Iwan mencontohkan, “Harga gula sekilogram Rp 5.000, tapi oleh sang perusahaan dijual ke perusahan dalam group afiliasi ke luar negeri Rp 2.500, di pembukuan. Perusahaan afiliasi itu umumnya di negara bebas pajak, seperti Mauritius, Cayman Island. Produk gulanya secara riil masuk ke pasaran bebas di harga Rp 5.000. Untung sudah disembunyikan Rp 2.500.” Intinya, “Masing-masing perusahaan membuat neracanya rugi. Untung disembunyikan. Biaya diperbesar. Impor harga ditinggikan. “
Dengan cara ini, perusahaan itu hanya perlu membayar pajak sedikit saja ke pemerintah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asli Indonesia yang tidak mampu melakukan transfer pricing tentu saja akan terbebani pajak yang besar. Tak heran bila perusahaan asli anak bangsa banyak yang bangkrut. Contoh yang diberikan Iwan adalah di PT Perkasa Engineering yang mampu memproduksi mobil sekelas mobil-mobil Jepang, akhirnya tenggelam. “Hampir semua PMA –penanaman modal asing- Jepang di Indonesia melakukan praktek transaksi ketidakwajaran atau Transfer Pricing (TP). Dari 750 PMA yang seumur-umur mengaku rugi pada 2005, sebagian besar dari Jepang: berdagang, bertransaksi tidak dalam kewajaran,” tulis Iwan. Dalam hitung-hitungan Iwan, kerugian negara akibat TP hingga tahun 2009 mencapai 1300 trilyun rupiah.
Lalu, mengapa negara diam saja? Mengapa Departemen Perindustrian diam saja dan tetap membuka jalan lebar-lebar bagi PMA Jepang? Mengapa industri otomotif dan elektronik dalam negeri tidak didorong maju, supaya bisa menjadi tuan di negeri sendiri, dan tidak lagi menjadi budak dan pasar bagi Jepang?
Mungkin inilah yang disebut oleh Fanon, “internalisasi kolonialisme oleh bangsa terjajah”. Fanon dalam bukunya “Black Skin, White Mask” menganalisis bagaimana penjajah menanamkan inferioritas, dan melalui mekanisme rasisme, akhirnya orang terjajah justru ingin untuk menjadi mirip (menyamai) penjajah. Dia mengatakan bahwa kaum penjajah tidak puas hanya dengan mencengkeram sebuah bangsa di genggamannya dan mengosongkan otak bangsa itu. Dengan semacam logika yang menyesatkan, kaum penjajah membalikkan masa lalu bangsa terjajah, dan mendistorsi, menodai dan menghancurkannya.
“Penjajahan langsung bisa jadi telah lenyap, tetapi kolonialisme yang terselubung dalam bentuk opresi budaya, ekonomi, politik, dan pengetahuan masih terus hidup...” kata Fanon.
Itulah yang terjadi hari ini. Kini kita terkagum-kagum pada Jepang. Kita lupa pada sejarah. Bahkan, kita pun tidak sadar bahwa hari ini kita sedang dijajah secara ekonomi oleh Jepang. Inilah yang disebut hegemoni, ketertundukan dengan sukarela. Kita terjajah, tapi malah bangga. Dan di sinilah, menurut saya, nilai penting kehadiran buku Japanese Militarism and It’s War Crimes in Asia Pasific Region. Buku ini, di mata saya, adalah sebuah perjuangan melawan lupa dan membangkitkan kesadaran.[]
Dina Y. Sulaeman - Pemerhati Masalah Internasional
*Penulis adalah alumnus Magister Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Note: tulisan Iwan Piliang soal transfer pricing bisa dibaca di http://politik.kompasiana.com/2010/04/08/sketsa-v-cigin-indikasi-toyota-transfer-pricing-pocari-pun-terindikasi-hisap-negeri/
Dulu, tentu saja saya belajar sejarah di sekolah. Meski romusha disebut secara sekilas, yang lebih tertanam di benak saya adalah ‘jasa’ orang Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Bayangkan saja, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk atas persetujuan Jenderal Terauchi pada 7 Agustus 1945. Bahkan, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Jakarta. Hanya baru-baru ini saja saya mendapatkan perspektif lain, dari sebuah buku yang ditulis H. Bambang Setyo, MSc. “Telaah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Aqidah Islam.” Dalam buku itu, Bambang mengkritisi, mengapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan, termasuk juga Soekarno dan Hatta justru membahas teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Padahal, sudah ada rancangan ‘Pernyataan Indonesia Merdeka’ yang sudah disetujui secara bulat oleh Badan Penyelidik pada 14 Juni 1945. Bambang mensinyalir adanya faktor ‘psiko-politik’ yang mengaitkan antara tempat dirancangnya isi teks Proklamasi dengan pengabaian kesepakatan Badan Penyelidik.
Kecurigaan Bambang mungkin bisa dijawab dengan mengamati fenomena hari ini. Kini, setelah Indonesia merdeka, kita menjadi negara yang sangat bersahabat dengan Jepang. Di jalanan berseliweran mobil-mobil merek Jepang. Di rumah-rumah, peralatan elektronik merek Jepang adalah jaminan mutu dan kebanggaan. Jepang dijadikan acuan kemajuan. “Kalau mau maju, lihat tuh Jepang!” Orang-orang memandang kagum dan takjub kepada Jepang. Termasuk saya, terpesona pada taman-taman Jepang yang asri, dan bahkan memimpikan untuk suatu saat kembali ke sana; kalau bisa ketika bunga Sakura mekar. Romusha, Jugun Ianfu, Heiho, tiga dosa terbesar Jepang, seolah lenyap dalam ingatan; atau kalau pun diingat, tanpa emosi sakit hati. Biasa-biasa saja.
Seperti yang ditulis Hendrajit (saya terjemahkan bebas), “Motif hakiki penjajahan Jepang adalah untuk mengamankan akses terhadap minyak dan bahan mentah bagi industri Jepang.” (hlm 16). Karena motif utama itulah, ketika mereka ‘berbaik hati’ memfasilitasi kemerdekaan Indonesia, sudah dipastikan, ada konsesi-konsesi yang diberikan timbal-balik (antara Jepang dan para pemimpin Indonesia waktu itu). Terbukti, perjanjian pampasan perang Jepang-Indonesia tahun 1958, tiga kejahatan perang utama Jepang (yaitu romusha, jugun ianfu, dan heiho/wajib militer), tidak dicantumkan. Artinya, sejatinya, Jepang tidaklah benar-benar ‘membantu’ Indonesia untuk merdeka.
Setelah merdeka, Jepang yang semula penjajah bengis, justru menjelma menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan negara penanam modal langsung (foreign direct investment) terbesar di Indonesia. Belum lagi beasiswa-beasiswa yang digelontorkan Jepang, yang ‘menyelamatkan’ anak bangsa ini, sehingga mereka bisa jadi orang pintar dan sebagiannya jadi pejabat di negeri ini. Kita pun memandang Jepang sebagai kawan, sahabat, penolong. Bahkan ketika krismon pun, Jepang menjadi negara yang dikunjungi Habibie untuk meminta pertolongan. Apakah Jepang berubah menjadi malaikat?
Ternyata tidak. Iwan Piliang, jurnalis independen, pada tahun 2010 pernah menuliskan hasil investigasinya terhadap kasus transfer pricing yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang.
Apa itu transfer pricing? Iwan mencontohkan, “Harga gula sekilogram Rp 5.000, tapi oleh sang perusahaan dijual ke perusahan dalam group afiliasi ke luar negeri Rp 2.500, di pembukuan. Perusahaan afiliasi itu umumnya di negara bebas pajak, seperti Mauritius, Cayman Island. Produk gulanya secara riil masuk ke pasaran bebas di harga Rp 5.000. Untung sudah disembunyikan Rp 2.500.” Intinya, “Masing-masing perusahaan membuat neracanya rugi. Untung disembunyikan. Biaya diperbesar. Impor harga ditinggikan. “
Dengan cara ini, perusahaan itu hanya perlu membayar pajak sedikit saja ke pemerintah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asli Indonesia yang tidak mampu melakukan transfer pricing tentu saja akan terbebani pajak yang besar. Tak heran bila perusahaan asli anak bangsa banyak yang bangkrut. Contoh yang diberikan Iwan adalah di PT Perkasa Engineering yang mampu memproduksi mobil sekelas mobil-mobil Jepang, akhirnya tenggelam. “Hampir semua PMA –penanaman modal asing- Jepang di Indonesia melakukan praktek transaksi ketidakwajaran atau Transfer Pricing (TP). Dari 750 PMA yang seumur-umur mengaku rugi pada 2005, sebagian besar dari Jepang: berdagang, bertransaksi tidak dalam kewajaran,” tulis Iwan. Dalam hitung-hitungan Iwan, kerugian negara akibat TP hingga tahun 2009 mencapai 1300 trilyun rupiah.
Lalu, mengapa negara diam saja? Mengapa Departemen Perindustrian diam saja dan tetap membuka jalan lebar-lebar bagi PMA Jepang? Mengapa industri otomotif dan elektronik dalam negeri tidak didorong maju, supaya bisa menjadi tuan di negeri sendiri, dan tidak lagi menjadi budak dan pasar bagi Jepang?
Mungkin inilah yang disebut oleh Fanon, “internalisasi kolonialisme oleh bangsa terjajah”. Fanon dalam bukunya “Black Skin, White Mask” menganalisis bagaimana penjajah menanamkan inferioritas, dan melalui mekanisme rasisme, akhirnya orang terjajah justru ingin untuk menjadi mirip (menyamai) penjajah. Dia mengatakan bahwa kaum penjajah tidak puas hanya dengan mencengkeram sebuah bangsa di genggamannya dan mengosongkan otak bangsa itu. Dengan semacam logika yang menyesatkan, kaum penjajah membalikkan masa lalu bangsa terjajah, dan mendistorsi, menodai dan menghancurkannya.
“Penjajahan langsung bisa jadi telah lenyap, tetapi kolonialisme yang terselubung dalam bentuk opresi budaya, ekonomi, politik, dan pengetahuan masih terus hidup...” kata Fanon.
Itulah yang terjadi hari ini. Kini kita terkagum-kagum pada Jepang. Kita lupa pada sejarah. Bahkan, kita pun tidak sadar bahwa hari ini kita sedang dijajah secara ekonomi oleh Jepang. Inilah yang disebut hegemoni, ketertundukan dengan sukarela. Kita terjajah, tapi malah bangga. Dan di sinilah, menurut saya, nilai penting kehadiran buku Japanese Militarism and It’s War Crimes in Asia Pasific Region. Buku ini, di mata saya, adalah sebuah perjuangan melawan lupa dan membangkitkan kesadaran.[]
Dina Y. Sulaeman - Pemerhati Masalah Internasional
*Penulis adalah alumnus Magister Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Note: tulisan Iwan Piliang soal transfer pricing bisa dibaca di http://politik.kompasiana.com/2010/04/08/sketsa-v-cigin-indikasi-toyota-transfer-pricing-pocari-pun-terindikasi-hisap-negeri/
Kamis, 20 Oktober 2011
Press Release Buku: Japanese Militarism and its War Crimes in Asia Pacific
Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Indonesia dibuka kembali. Begitulah semangat dan gagasan di balik buku karya Hendrajit (Ed) terbitan Global Future Institute. Buku ini akan diluncurkan pada Hari Rabu 28 September 2011, Pukul 18.30 WIB di Wisma Daria, Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran-Baru, Jakarta Selatan.
Buku ini sejatinya merupakan kolaborasi internasional untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang atas kejahatan-kejahatannya yang mereka lakukan ketika menjajah negara-negara di kawasan Asia Pacifik seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Filipina, Birma, Korea, dan Cina.
Buku yang bermula dari Seminar Mengungkap Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Indonesia dan Asia Pasifik Oktober 2010 lalu, terungkap bahwa dalam masa 3,5 tahun Masa Penjajahannya di Indonesia antara 1942-1945, ternyata daya rusaknya terhadap masyarakat Indonesia tidak kalah besarnya dengan masa 350 tahun Penjajahan Belanda.
Perbudakan Seks (Jugun Ianfu), Buruh Paksa (Romusha) dan Wajib Militer Paksa (Heiho), merupakan tiga kejahatan perang Jepang yang dampaknya tetap tidak bisa dihilangkan dari para korban yang mengalaminya pada era tersebut.
Dan semua kejahatan perang tersebut, sebagaimana diuraikan oleh tim penulis buku ini, bisa terjadi karena restu dan bahkan legitimasi moral dari Pemerintahan Fasime-Militerisme Jepang pada masa Perang Dunia II.
Eka Hindrati, salah seorang kontributor buku ini sekaligus yang memotori okasi para korban kekejaman pemerintahan colonial Jepang di Indonesia, khsuusnya dalam soal Ianfu (praktek perbudakan sex) yang direstui para penguasa militer Jepang Indonesia antara 1942-1945, menegaskan bahwa Sebetulnya advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.
Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.
Sayangnya menurut Eka Hindrati, kasus ini oleh berbagai kalangan di Indonesia dianggap kasus sepele dan bersifat masa lalu. Padahal, kasus Ianfu dan juga kasus Romusha sebagai bagian dari Kejahatan Perang Jepang di Indonesia, sejatinya merupakan isu politik dan ekonomi. Karenanya para korban ketiga kasus kejahatan perang Jepang ini harus diperjuangkan baik rehabilitisasi reputasinya di tengah masyarakat maupun kompensasi atas penderitaannya yang tak terperikan akibat perbudakan sekssual, Romusha maupun Heih, yang dilakukan oleh para personil tentara Jepang di Indonesia waktu itu.
Pada tataran inilah, Global Future Institute memprakarsai proyek penulisan buku ini, sebagai wujud kepedulian berbagai elemen strategis masyarkaat Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang terhadap para korban dan keluarganya yang telah mengalami derita penindasan terkait Ianfu, Romusha dan Heiho.
Dan pada saat yang sama, kami dari Global Future Institute mengundang beberapa mitra strategis kami dari luar negeri seperti Dr Koichi Kimura dari Jepang, Wartawati Belanda Hilde Jansen, Dr Albert Jansen dari Cina, Peneliti Sosial-Politik LP3ES Rahadi Teguh Wiratama, Peneliti Romusha Anugrah Saputra, Peneliti Independen Ianfu Indonesia Eka Hindrati, Peneliti Sosial hubungan bilateral Indoensia-Jepang Hendri F Isnaeni, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit.
Buku ini, selain membedah dan melacak sepak-terjang dan kejahatan perang Jepang di Indonesia dan beberapa negara Asia eks koloni Jepang, juga secara khusus membahas karakteristik militerisme-fasisme Jepang itu sendiri yang lahir di era 1930-an. Sekaligus juga membahas secara khusus akar-akar militerisme Jepang yang melekat di dalam konstitusi Jepang maupun pola budaya yang menempatkan kesetiaan dan pengorbanan total warga masyarakat Jepang di hadapan Kaisar Jepang.
Melalui buku ini juga, dari dimensi politik internasional dibahas berbagai kemungkinan dan potensi bangkitnya kembali militerisme Jepang, atau setidaknya postur angkatan bersenjata Jepang yang lebih agresif di masa depan, mengingat adanya kekhawatiran bersama antara Amerika Serikat dan Jepang terhadap bangkitnya Cina sebagai negara adidaya di bidang ekonomi dan militer.
Berkaitan dengan gagasan di balik proyek penerbitan buku ini, kami dengan segala hormat dan kerendahan hati bermaksud mengundang teman-teman redaksi dari berbagai media massa baik cetak, elektronik maupun online, untuk hadir dan meliput Peluncuran Buku sebagaimana tercantum di awal press release tersebut.
Hormat Kami
Hendrajit
Direktur Eskekutif Global Future Institute
Buku ini sejatinya merupakan kolaborasi internasional untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang atas kejahatan-kejahatannya yang mereka lakukan ketika menjajah negara-negara di kawasan Asia Pacifik seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Filipina, Birma, Korea, dan Cina.
Buku yang bermula dari Seminar Mengungkap Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Indonesia dan Asia Pasifik Oktober 2010 lalu, terungkap bahwa dalam masa 3,5 tahun Masa Penjajahannya di Indonesia antara 1942-1945, ternyata daya rusaknya terhadap masyarakat Indonesia tidak kalah besarnya dengan masa 350 tahun Penjajahan Belanda.
Perbudakan Seks (Jugun Ianfu), Buruh Paksa (Romusha) dan Wajib Militer Paksa (Heiho), merupakan tiga kejahatan perang Jepang yang dampaknya tetap tidak bisa dihilangkan dari para korban yang mengalaminya pada era tersebut.
Dan semua kejahatan perang tersebut, sebagaimana diuraikan oleh tim penulis buku ini, bisa terjadi karena restu dan bahkan legitimasi moral dari Pemerintahan Fasime-Militerisme Jepang pada masa Perang Dunia II.
Eka Hindrati, salah seorang kontributor buku ini sekaligus yang memotori okasi para korban kekejaman pemerintahan colonial Jepang di Indonesia, khsuusnya dalam soal Ianfu (praktek perbudakan sex) yang direstui para penguasa militer Jepang Indonesia antara 1942-1945, menegaskan bahwa Sebetulnya advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.
Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.
Sayangnya menurut Eka Hindrati, kasus ini oleh berbagai kalangan di Indonesia dianggap kasus sepele dan bersifat masa lalu. Padahal, kasus Ianfu dan juga kasus Romusha sebagai bagian dari Kejahatan Perang Jepang di Indonesia, sejatinya merupakan isu politik dan ekonomi. Karenanya para korban ketiga kasus kejahatan perang Jepang ini harus diperjuangkan baik rehabilitisasi reputasinya di tengah masyarakat maupun kompensasi atas penderitaannya yang tak terperikan akibat perbudakan sekssual, Romusha maupun Heih, yang dilakukan oleh para personil tentara Jepang di Indonesia waktu itu.
Pada tataran inilah, Global Future Institute memprakarsai proyek penulisan buku ini, sebagai wujud kepedulian berbagai elemen strategis masyarkaat Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang terhadap para korban dan keluarganya yang telah mengalami derita penindasan terkait Ianfu, Romusha dan Heiho.
Dan pada saat yang sama, kami dari Global Future Institute mengundang beberapa mitra strategis kami dari luar negeri seperti Dr Koichi Kimura dari Jepang, Wartawati Belanda Hilde Jansen, Dr Albert Jansen dari Cina, Peneliti Sosial-Politik LP3ES Rahadi Teguh Wiratama, Peneliti Romusha Anugrah Saputra, Peneliti Independen Ianfu Indonesia Eka Hindrati, Peneliti Sosial hubungan bilateral Indoensia-Jepang Hendri F Isnaeni, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit.
Buku ini, selain membedah dan melacak sepak-terjang dan kejahatan perang Jepang di Indonesia dan beberapa negara Asia eks koloni Jepang, juga secara khusus membahas karakteristik militerisme-fasisme Jepang itu sendiri yang lahir di era 1930-an. Sekaligus juga membahas secara khusus akar-akar militerisme Jepang yang melekat di dalam konstitusi Jepang maupun pola budaya yang menempatkan kesetiaan dan pengorbanan total warga masyarakat Jepang di hadapan Kaisar Jepang.
Melalui buku ini juga, dari dimensi politik internasional dibahas berbagai kemungkinan dan potensi bangkitnya kembali militerisme Jepang, atau setidaknya postur angkatan bersenjata Jepang yang lebih agresif di masa depan, mengingat adanya kekhawatiran bersama antara Amerika Serikat dan Jepang terhadap bangkitnya Cina sebagai negara adidaya di bidang ekonomi dan militer.
Berkaitan dengan gagasan di balik proyek penerbitan buku ini, kami dengan segala hormat dan kerendahan hati bermaksud mengundang teman-teman redaksi dari berbagai media massa baik cetak, elektronik maupun online, untuk hadir dan meliput Peluncuran Buku sebagaimana tercantum di awal press release tersebut.
Hormat Kami
Hendrajit
Direktur Eskekutif Global Future Institute
Senin, 25 Juli 2011
Amerika Serikat Di Balik Aliansi Vietnam Dan India Hadapi Ancaman Cina
Sepertinya ramalan pakar politik Amerika Samuel Huntington semakin dekati kenyataan. India dan Amerika Serikat bersepakat untuk bersekutu melindungi Vietnam dari ancaman militer Cina. Dalam waktu dekat, kapal perang India akan tiba di Laut Cina Selatan. Bukan itu saja, angkatan laut India berencana untuk mangkal di Laut Cina Selatan dalam waktu yang cukup lama.
Perkembangan terkini tersebut agaknya patut jadi perhatian para pengkaji dan perancang kebijakan nasional di Indonesia maupun Departemen Luar Negeri RI. Betapa tidak. Hal ini jelas mengindikasikan kehadiran militer India di kawasan ini, yang barang tentu harus dibaca sebagai adanya restu Washington dan London terhadap manuver angkatan laut India tersebut.
Dalam skenario Samuel Huntington dalam bukunya bertajuk The Clash of Civilization, akan pecah perang Amerika versus Cina dengan dipicu oleh penyerbuan Cina ke Vietnam. Dalam perkembangannya kemudian, begitu menurut skenario Huntington, Cina akan mendapat dukungan penuh dari Saudi Arabia, Iran dan Pakistan. Tentu saja soal kemungkinan persekutuan Cina dengan beberapa negara Islam tersebut, masih perlu diperdebatkan. Namun satu hal, perkembangan terkini yang mengindikasikan adanya persekutuan segitiga Amerika-India-Vietnam menghadapi ancaman Cina, nampaknya ramalan Huntington semakin mendekati kenyataan.
Yang menarik dari sudut pandang Indonesia sebagai negara ASEAN, kehadiran angkatan laut India di Laut Cina Selatan,berarti semakin meningkatkan peran strategis militer India di kawasan Asia Tenggara. Apalagi mengingat lokasi strategis Selat Malaka sebagai jalur pelayaran strategis kapal-kapal dari berbagai negeara (Strategic Shipping Lines).
Tren ini tentu saja bisa semakin runyam mengingat selama ini Cina secara intensif meningkatkan wilayah pengaruhnya (Sphere of Influence) di kawasan pulau-pulau sekitar Laut Cina Selatan. Saat ini, Cina berhasil menguasai Pulau Paracel yang mereka rebut pada 1974 dari Vietnam Selatan. Termasuk sebagian kecil dari Pulau Spratly.
Pertaruhan Amerika dan Cina di Laut Cina Selatan memang punya nilai yang cukup strategis. Disamping nilai strategisnya sebagai jalur pelayaran dari kawasan Pasifik menuju Lautan Hindia, yang tak kalah strategis adalah karena sumber kekayaan alamnya di bidang sumber daya biologis dan hidrokarbon.
Sedangkan Vietnam sendiri secara geopolitik cukup strategis. Dengan kehadiran angkatan laut India, India praktis mendapat akses pintu masuk bagi kapal-kapal lautnya ke Vietnam sekaligus mendapatkan akses pangkalan laut di Halong Bay dan Nhatraneg. Sedangkan secara timbale-balik, Vietnam bisa meningkatkan postur angkatan lautnya dengan pembangunan dan pengembangan kualitas kapal-kapal angkatan lautnya sekaligus mendapatkan pelatihan bagi para pelaut Vietnam. Benar-benar suatu persekutuan strategis India-Vietnam bakal tercipta.
Vietnam memang cukup beralasan untuk kuatir dengan ancamn Cina, terutama di matra laut. Pada 1988, terbukti angkatan laut Vietnam gagal menghadang gerak laju angkatan laut Cina untuk menguasai Pulau Spratly.
Kecemasan Vietnam terhadap ancaman Cina semakin menjadi-jadi ketika Cina dalam beberapa bulan terakhir dalam mengklaim beberapa bagian wilayah di Pulau Spratly. Bukan Vietnam saja, bahkan Filipina yang selama ini memang sekutu tradisional Amerika di kawasan ASEAN, juga mengalami kecemasan yang sama terkait ancaman Cina di Laut Cina Selatan.
Sepertinya, kecemasan Filipinan itu pula yang kemudian mendesak Manila agar Washington ikut membantu dan mulai mempertimbangkan persektuan strategis segitiga India-Vietnam dan Amerika Serikat. Karena India dan Filipina nampaknya sadar bahwa dalam kondisi sekarang, keduanya bakal tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan dan superioritas angkatan laut Cina.
Menariknya lagi, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung pada 14 Juni lalu telah mengeluarkan dekrit yang menyerukan kewaspadaan seluruh jajaran angkatan lautnya jika sewaktu-waktu konflik antara Vietnam dan Cina semakin tajam dan memanas.
Tentu saja perkembangan ini semakin mencemaskan Indonesia dan beberapa negara kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Filipina. Selain bisa meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Tenggara, pada perkembangannya juga akan meluas ke kawasan Asia Selatan jika India semakin terseret dalam persekutuan pertahanan bersama Amerika dan Vietnam.
Pertimbangan India Bersekutu Dengan Vietnam
Adapun kenapa India sepertinya antusias membantu Vietnam dan Amerika menghadang Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara, hal tersebut akibat reaksi terhadap semakin eratnya persekutuan Cina dan Pakistan. Beberapa waktu lalu ada informasi bahwa Pakistan telah memberikan sebuah pangkalan bagi angkatan laut Cina di lepas pantai wilayah Pakistan. Melihat konstalasi seperti itu, jika terjadi eskalasi konflik yang kian menajam di Laut Cina Selatan dan semakin kuatnya kontol militer Cina di kawasan ini, maka India bisa dipastikan akan merasa dalam posisi yang tidak menguntungkan akibat kepungan Pakistan-Cina.
Di atas semua itu, mengingat kepentingan strategisnya dan pertaruhannya yang besar untuk menguasai Laut Cina Selatan dan juga Selat Malaka, maka bisa dipastikan Amerika berada di balik sentiman anti Cina terhadap India. Apalagi fakta bahwa sampai hari ini, India masih termasuk dalam persekutuan strategis dengan mantan penjajahnya yaitu7 Inggris dalam payung Common Wealth (Persekutuan Negara-Negara Persemakmuran).
Selain itu, ada beberapa cerita menarik. Sejak 2007, beberapa pejabat teras pemerintahan Amerika, termasuk beberapa petinggi CIA, secara intensif telah berkunjung ke Vietnam. Nampaknya pengalaman pahit kedua negara menyusul terusirnya tentara Amerika dari Vietnam oleh Vietnam Utara pada 1975, telah disepakati kedua belah pihak untuk dilupakan, karena ada musuh bersama yang lebih berbahaya saat ini: Yaitu semakin menguatnya ancaman Cina di Asia Tenggara, khususnya terkait beberapa wilayah yang masuk dalam kedaulatan Vietnam.
Bagi Amerika ini jelas dipandang sebagai sebuah peluang yang terbuka untuk menguasai geopolitik kawasan Laut Cina Selatan, termasuk beberapa wilayah sengketa antara Vietnam dan Cina. Karena itu, kehadiran militer Amerika, khususnya angkata lautnya di wilayah kedaulatan laut Vietnam, akan segera terjadi dalam waktu dekat.
Bisa dibayangkan betapa rawan dan krusialnya kawasan ini jika skenario ini benar-benar terjadi. Dan bisa bisa, skenario Huntington akan benar benar terjadi. Bahwa perang terbuka AS-Cina akan terjadi dipicu oleh serbuan militer Cina ke Vietnam.
Penulis : Hendrajit - Direktur Eksekutif Global Future Institute
Perkembangan terkini tersebut agaknya patut jadi perhatian para pengkaji dan perancang kebijakan nasional di Indonesia maupun Departemen Luar Negeri RI. Betapa tidak. Hal ini jelas mengindikasikan kehadiran militer India di kawasan ini, yang barang tentu harus dibaca sebagai adanya restu Washington dan London terhadap manuver angkatan laut India tersebut.
Dalam skenario Samuel Huntington dalam bukunya bertajuk The Clash of Civilization, akan pecah perang Amerika versus Cina dengan dipicu oleh penyerbuan Cina ke Vietnam. Dalam perkembangannya kemudian, begitu menurut skenario Huntington, Cina akan mendapat dukungan penuh dari Saudi Arabia, Iran dan Pakistan. Tentu saja soal kemungkinan persekutuan Cina dengan beberapa negara Islam tersebut, masih perlu diperdebatkan. Namun satu hal, perkembangan terkini yang mengindikasikan adanya persekutuan segitiga Amerika-India-Vietnam menghadapi ancaman Cina, nampaknya ramalan Huntington semakin mendekati kenyataan.
Yang menarik dari sudut pandang Indonesia sebagai negara ASEAN, kehadiran angkatan laut India di Laut Cina Selatan,berarti semakin meningkatkan peran strategis militer India di kawasan Asia Tenggara. Apalagi mengingat lokasi strategis Selat Malaka sebagai jalur pelayaran strategis kapal-kapal dari berbagai negeara (Strategic Shipping Lines).
Tren ini tentu saja bisa semakin runyam mengingat selama ini Cina secara intensif meningkatkan wilayah pengaruhnya (Sphere of Influence) di kawasan pulau-pulau sekitar Laut Cina Selatan. Saat ini, Cina berhasil menguasai Pulau Paracel yang mereka rebut pada 1974 dari Vietnam Selatan. Termasuk sebagian kecil dari Pulau Spratly.
Pertaruhan Amerika dan Cina di Laut Cina Selatan memang punya nilai yang cukup strategis. Disamping nilai strategisnya sebagai jalur pelayaran dari kawasan Pasifik menuju Lautan Hindia, yang tak kalah strategis adalah karena sumber kekayaan alamnya di bidang sumber daya biologis dan hidrokarbon.
Sedangkan Vietnam sendiri secara geopolitik cukup strategis. Dengan kehadiran angkatan laut India, India praktis mendapat akses pintu masuk bagi kapal-kapal lautnya ke Vietnam sekaligus mendapatkan akses pangkalan laut di Halong Bay dan Nhatraneg. Sedangkan secara timbale-balik, Vietnam bisa meningkatkan postur angkatan lautnya dengan pembangunan dan pengembangan kualitas kapal-kapal angkatan lautnya sekaligus mendapatkan pelatihan bagi para pelaut Vietnam. Benar-benar suatu persekutuan strategis India-Vietnam bakal tercipta.
Vietnam memang cukup beralasan untuk kuatir dengan ancamn Cina, terutama di matra laut. Pada 1988, terbukti angkatan laut Vietnam gagal menghadang gerak laju angkatan laut Cina untuk menguasai Pulau Spratly.
Kecemasan Vietnam terhadap ancaman Cina semakin menjadi-jadi ketika Cina dalam beberapa bulan terakhir dalam mengklaim beberapa bagian wilayah di Pulau Spratly. Bukan Vietnam saja, bahkan Filipina yang selama ini memang sekutu tradisional Amerika di kawasan ASEAN, juga mengalami kecemasan yang sama terkait ancaman Cina di Laut Cina Selatan.
Sepertinya, kecemasan Filipinan itu pula yang kemudian mendesak Manila agar Washington ikut membantu dan mulai mempertimbangkan persektuan strategis segitiga India-Vietnam dan Amerika Serikat. Karena India dan Filipina nampaknya sadar bahwa dalam kondisi sekarang, keduanya bakal tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan dan superioritas angkatan laut Cina.
Menariknya lagi, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung pada 14 Juni lalu telah mengeluarkan dekrit yang menyerukan kewaspadaan seluruh jajaran angkatan lautnya jika sewaktu-waktu konflik antara Vietnam dan Cina semakin tajam dan memanas.
Tentu saja perkembangan ini semakin mencemaskan Indonesia dan beberapa negara kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Filipina. Selain bisa meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Tenggara, pada perkembangannya juga akan meluas ke kawasan Asia Selatan jika India semakin terseret dalam persekutuan pertahanan bersama Amerika dan Vietnam.
Pertimbangan India Bersekutu Dengan Vietnam
Adapun kenapa India sepertinya antusias membantu Vietnam dan Amerika menghadang Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara, hal tersebut akibat reaksi terhadap semakin eratnya persekutuan Cina dan Pakistan. Beberapa waktu lalu ada informasi bahwa Pakistan telah memberikan sebuah pangkalan bagi angkatan laut Cina di lepas pantai wilayah Pakistan. Melihat konstalasi seperti itu, jika terjadi eskalasi konflik yang kian menajam di Laut Cina Selatan dan semakin kuatnya kontol militer Cina di kawasan ini, maka India bisa dipastikan akan merasa dalam posisi yang tidak menguntungkan akibat kepungan Pakistan-Cina.
Di atas semua itu, mengingat kepentingan strategisnya dan pertaruhannya yang besar untuk menguasai Laut Cina Selatan dan juga Selat Malaka, maka bisa dipastikan Amerika berada di balik sentiman anti Cina terhadap India. Apalagi fakta bahwa sampai hari ini, India masih termasuk dalam persekutuan strategis dengan mantan penjajahnya yaitu7 Inggris dalam payung Common Wealth (Persekutuan Negara-Negara Persemakmuran).
Selain itu, ada beberapa cerita menarik. Sejak 2007, beberapa pejabat teras pemerintahan Amerika, termasuk beberapa petinggi CIA, secara intensif telah berkunjung ke Vietnam. Nampaknya pengalaman pahit kedua negara menyusul terusirnya tentara Amerika dari Vietnam oleh Vietnam Utara pada 1975, telah disepakati kedua belah pihak untuk dilupakan, karena ada musuh bersama yang lebih berbahaya saat ini: Yaitu semakin menguatnya ancaman Cina di Asia Tenggara, khususnya terkait beberapa wilayah yang masuk dalam kedaulatan Vietnam.
Bagi Amerika ini jelas dipandang sebagai sebuah peluang yang terbuka untuk menguasai geopolitik kawasan Laut Cina Selatan, termasuk beberapa wilayah sengketa antara Vietnam dan Cina. Karena itu, kehadiran militer Amerika, khususnya angkata lautnya di wilayah kedaulatan laut Vietnam, akan segera terjadi dalam waktu dekat.
Bisa dibayangkan betapa rawan dan krusialnya kawasan ini jika skenario ini benar-benar terjadi. Dan bisa bisa, skenario Huntington akan benar benar terjadi. Bahwa perang terbuka AS-Cina akan terjadi dipicu oleh serbuan militer Cina ke Vietnam.
Penulis : Hendrajit - Direktur Eksekutif Global Future Institute
Sabtu, 18 Juni 2011
Menikmati Wisata Sejarah di Pulau Penyengat
Menikmati perjalanan wisata sangatlah menyenangkan. Apalagi lokasi wisata yang akan dikunjungi bernuansa sejarah. Berwisata sejarah ke Pulau Penyengat menjadi salah satu tempat kunjungan wisata yang menarik.
Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 6 kilometer dari kota Tanjung Pinang, masuk kedalam wilayah propinsi Kepulauan Riau.
Transportasi menuju pulau yang bernuansa sejarah spritual ini tidaklah sulit. Hanya dengan menyeberang pulau dengan menggunakan perahu dari pelabuhan Sri Bintan, sebuah pelabuhan di pinggir Kota Tanjung Pinang atau Pulau Bintan.
Pulau Penyengat memiliki luas kurang lebih hanya 2.500 x 750 meter. Pulau Penyengat berjarak lebih kurang 35 kilometer dari pulau Batam.
Bila berkunjung di Pulau ini, kita dapat mengunjungi Masjid Raya Sultan Riau, yang konon bahan membuat dinding masjid menggunakan putih telur sebagai campuran semen.
Di area pulau ini terdapat makam-makam para raja. Diantaranya, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks Istana Kantor dan benteng pertahanan yang berada di Bukit Kursi.
Sejarahnya, mesjid bergaya arsitektur negeri Yaman ini (begitu pendapat dari imam Istana Negara Jakarta, ketika penulis mendampinginya dalam kunjungan ke Pulau Penyengat) di bangun pada tahun 1832, pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda VII Raja Abdul Rahman. Konon, pembangunan mesjid ini dilakukan secara bergotong royong oleh semua masyarakat Pulau Penyengat pada masa itu.
Masjid yang didominasi warna kuning ini merupakan bangunan yang indah dan unik. Masjid Raya Sultan Riau memiliki panjang 19,8 meter dan lebar 18 meter. Ruangan dalam masjid, tempat sembahyang disangga oleh 4 buah tiang besar, atapnya berbentuk kubah sebanyak 13 buah dan menara sebanyak 4 buah, semuanya berjumlah 17 sesuai dengan rakaat sebahyang sehari semalam.
Tepat didepan masjid, terdapat 4 buah bangunan relatif kecil, yang 2 bangunan diantaranya digunakan sebagai tempat pertemuan, dan disaat bulan Ramadhan tiba digunakan masyarakat setempat sebagai tempat untuk berbuka puasa berjamaah.
Di dalam mesjid ini juga terdapat kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan, serta lemari perpustakaan kerajaan riau-lingga yang pintunya berukir kaligrafi yang melambangkan kebudayaan Islam sangat berkembang pesat pada masa itu. Sayangnya, setiap pengunjung tidak diperbolehkan untuk berfoto didalam masjid.
Ziarah Di Kompeks Makam Engku Puteri Raja Hamidah
Tidak terlalu jauh dari masjid, terdapat kompleks makam yang memiliki struktur atap bersusun dengan ornamen yang indah. Dikompleks makam ini terdapat beberapa makam pembesar kerajaan Riau, salah satu diantaranya adalah makam Enku Puteri. Engku Puteri yang memiliki nama lahir Raja Hamidah merupakan anak dari Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau ke IV.
Sejarahnya, perkawinan dengan Sultan Mahmud mengantar Engku Puteri Raja Hamidah menjadi tokoh yang sangat penting dalam kerajaan Riau-Johor pada awal abad ke-19. Karena di dalam tangannya diamanahkan alat-alat kebesaran kerajaan (insignia atau rgelia). Tanpa alat-alat kebesaran itu penobatan seorang sultan menjadi tidak sah menurut adat setempat.
Konon, pulau Pengengat adalah mas kawin dari Sultan Mahmud kepada Engku Puteri. Berdasarkan catatan sejarah, Engku Puteri wafat pada tahun 1844. Selain makam Engku Puteri juga terdapat makam Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX, dan makam Raja Ali Haji Sastrawan dari kerajaan Riau Lingga, karyanya yang terkenal adalah Gurindam Dua Belas.
Kompleks Makam Raja Haji Fisabillillah
Komplek makam ini terletak diatas bukit di selatan pulau Penyengat. Raja Haji Fisabilillah adalah Yang Dipertuan Muda IV kerajaan Riau Lingga yang memerintah kerajaan dari tahun 1777-1784. Raja Haji Fisabilillah merupakan figur legendaris dan pahlawan melayu. Saat ini namanya diabadikan menjadi nama bandara di Pulau Bintan.
Berdasarkan catatan sejarah, Raja Haji Fisabilillah sangat gencar mengadakan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah. Peristiwa yang terbesar adalah ketika meletusnya perang Riau. Pasukan Riau berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari perairan Riau dan memenangkan pertempuran tersebut setelah berhasil menenggelamkan kapal Maraca Van Warden.
Raja Haji wafat pada 18 juni 1784 dikenal sebagai Marhum Teluk Ketapang. Oleh Belanda, Raja Haji dikenal juga sebagai Raja Api. Dan oleh Pemerintah Indonesia Raja Haji Fisabilillah dianugrahi menjadi pahlawan nasional. Disebelah komplek makam Raja Haji Fisabilillah juga terdapat makam Habib Syech, ulama terkenal semasa kerajaan Riau.
Komplek Makam Raja Jakfar
Komplek makam Raja Jakfar adalah komplek makam yang baik diantara makam lainnya. Dilapisi dinding dengan pilar dan kubah kecil disamping terdapt kolam tempat berwudhu untuk sholat. Raja Jakfar adalah anak Raja Haji Fisabilillah, merupakan Yang Dipertuan Muda Riau VI.
Pada masa pemerintahannya Raja Jakfar memindahkan pusat kerajaan yang tadinya di hulu Riau ke pulau Penyengat. Raja Jakfar memulai karirnya sebagai pengusaha pertambangan timah yang sukses di Kelang, Selangor.
Karena sering mengunjungi kota melaka beliau menjadi peka akan penataan kota dengan arsitektur yang sejalan dengan zaman. Karena itulah pulau Penyengat ditata dan dikelolanya dengan selera yang tinggi.
Dalam komplek makam Raja Jakfar juga terdapat makam Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII kerajaan Riau anak dari Raja Jakfar. Raja Ali merupakan figure yang taat beribadah. Pada masa pemerintahannya ia membuat kebijakan untuk mewajibkan kaum laki-laki melaksanakan sholat jumat dan mewajibkan kaum wanita untuk menggunakan busana muslimah.
Bila memiliki banyak waktu tentunya, masih banyak tempat wisata sejarah yang bisa dikunjungi di Pulau Penyengat ini. Sebut saja Istana Raja Ali, makam raja Abdulrahman (Yang Dipertuan Muda VII kerajaan Riau Lingga), Daeng Marewah atau Kelana Jaya Putera (Yang Dipertuan Muda I kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga) dan lainnya.
Tentu saja berwisata sejarah di Pulau Penyengat semakin mengingatkan akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Begitu indah Nusantara dengan keragaman budaya yang besar dan menarik untuk pelajari. (rusman/GFI)
Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 6 kilometer dari kota Tanjung Pinang, masuk kedalam wilayah propinsi Kepulauan Riau.
Transportasi menuju pulau yang bernuansa sejarah spritual ini tidaklah sulit. Hanya dengan menyeberang pulau dengan menggunakan perahu dari pelabuhan Sri Bintan, sebuah pelabuhan di pinggir Kota Tanjung Pinang atau Pulau Bintan.
Pulau Penyengat memiliki luas kurang lebih hanya 2.500 x 750 meter. Pulau Penyengat berjarak lebih kurang 35 kilometer dari pulau Batam.
Bila berkunjung di Pulau ini, kita dapat mengunjungi Masjid Raya Sultan Riau, yang konon bahan membuat dinding masjid menggunakan putih telur sebagai campuran semen.
Di area pulau ini terdapat makam-makam para raja. Diantaranya, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks Istana Kantor dan benteng pertahanan yang berada di Bukit Kursi.
Sejarahnya, mesjid bergaya arsitektur negeri Yaman ini (begitu pendapat dari imam Istana Negara Jakarta, ketika penulis mendampinginya dalam kunjungan ke Pulau Penyengat) di bangun pada tahun 1832, pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda VII Raja Abdul Rahman. Konon, pembangunan mesjid ini dilakukan secara bergotong royong oleh semua masyarakat Pulau Penyengat pada masa itu.
Masjid yang didominasi warna kuning ini merupakan bangunan yang indah dan unik. Masjid Raya Sultan Riau memiliki panjang 19,8 meter dan lebar 18 meter. Ruangan dalam masjid, tempat sembahyang disangga oleh 4 buah tiang besar, atapnya berbentuk kubah sebanyak 13 buah dan menara sebanyak 4 buah, semuanya berjumlah 17 sesuai dengan rakaat sebahyang sehari semalam.
Tepat didepan masjid, terdapat 4 buah bangunan relatif kecil, yang 2 bangunan diantaranya digunakan sebagai tempat pertemuan, dan disaat bulan Ramadhan tiba digunakan masyarakat setempat sebagai tempat untuk berbuka puasa berjamaah.
Di dalam mesjid ini juga terdapat kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan, serta lemari perpustakaan kerajaan riau-lingga yang pintunya berukir kaligrafi yang melambangkan kebudayaan Islam sangat berkembang pesat pada masa itu. Sayangnya, setiap pengunjung tidak diperbolehkan untuk berfoto didalam masjid.
Ziarah Di Kompeks Makam Engku Puteri Raja Hamidah
Tidak terlalu jauh dari masjid, terdapat kompleks makam yang memiliki struktur atap bersusun dengan ornamen yang indah. Dikompleks makam ini terdapat beberapa makam pembesar kerajaan Riau, salah satu diantaranya adalah makam Enku Puteri. Engku Puteri yang memiliki nama lahir Raja Hamidah merupakan anak dari Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau ke IV.
Sejarahnya, perkawinan dengan Sultan Mahmud mengantar Engku Puteri Raja Hamidah menjadi tokoh yang sangat penting dalam kerajaan Riau-Johor pada awal abad ke-19. Karena di dalam tangannya diamanahkan alat-alat kebesaran kerajaan (insignia atau rgelia). Tanpa alat-alat kebesaran itu penobatan seorang sultan menjadi tidak sah menurut adat setempat.
Konon, pulau Pengengat adalah mas kawin dari Sultan Mahmud kepada Engku Puteri. Berdasarkan catatan sejarah, Engku Puteri wafat pada tahun 1844. Selain makam Engku Puteri juga terdapat makam Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX, dan makam Raja Ali Haji Sastrawan dari kerajaan Riau Lingga, karyanya yang terkenal adalah Gurindam Dua Belas.
Kompleks Makam Raja Haji Fisabillillah
Komplek makam ini terletak diatas bukit di selatan pulau Penyengat. Raja Haji Fisabilillah adalah Yang Dipertuan Muda IV kerajaan Riau Lingga yang memerintah kerajaan dari tahun 1777-1784. Raja Haji Fisabilillah merupakan figur legendaris dan pahlawan melayu. Saat ini namanya diabadikan menjadi nama bandara di Pulau Bintan.
Berdasarkan catatan sejarah, Raja Haji Fisabilillah sangat gencar mengadakan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah. Peristiwa yang terbesar adalah ketika meletusnya perang Riau. Pasukan Riau berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari perairan Riau dan memenangkan pertempuran tersebut setelah berhasil menenggelamkan kapal Maraca Van Warden.
Raja Haji wafat pada 18 juni 1784 dikenal sebagai Marhum Teluk Ketapang. Oleh Belanda, Raja Haji dikenal juga sebagai Raja Api. Dan oleh Pemerintah Indonesia Raja Haji Fisabilillah dianugrahi menjadi pahlawan nasional. Disebelah komplek makam Raja Haji Fisabilillah juga terdapat makam Habib Syech, ulama terkenal semasa kerajaan Riau.
Komplek Makam Raja Jakfar
Komplek makam Raja Jakfar adalah komplek makam yang baik diantara makam lainnya. Dilapisi dinding dengan pilar dan kubah kecil disamping terdapt kolam tempat berwudhu untuk sholat. Raja Jakfar adalah anak Raja Haji Fisabilillah, merupakan Yang Dipertuan Muda Riau VI.
Pada masa pemerintahannya Raja Jakfar memindahkan pusat kerajaan yang tadinya di hulu Riau ke pulau Penyengat. Raja Jakfar memulai karirnya sebagai pengusaha pertambangan timah yang sukses di Kelang, Selangor.
Karena sering mengunjungi kota melaka beliau menjadi peka akan penataan kota dengan arsitektur yang sejalan dengan zaman. Karena itulah pulau Penyengat ditata dan dikelolanya dengan selera yang tinggi.
Dalam komplek makam Raja Jakfar juga terdapat makam Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII kerajaan Riau anak dari Raja Jakfar. Raja Ali merupakan figure yang taat beribadah. Pada masa pemerintahannya ia membuat kebijakan untuk mewajibkan kaum laki-laki melaksanakan sholat jumat dan mewajibkan kaum wanita untuk menggunakan busana muslimah.
Bila memiliki banyak waktu tentunya, masih banyak tempat wisata sejarah yang bisa dikunjungi di Pulau Penyengat ini. Sebut saja Istana Raja Ali, makam raja Abdulrahman (Yang Dipertuan Muda VII kerajaan Riau Lingga), Daeng Marewah atau Kelana Jaya Putera (Yang Dipertuan Muda I kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga) dan lainnya.
Tentu saja berwisata sejarah di Pulau Penyengat semakin mengingatkan akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Begitu indah Nusantara dengan keragaman budaya yang besar dan menarik untuk pelajari. (rusman/GFI)
Rabu, 09 Maret 2011
Simpul-Simpul Penting Diskusi 32 Tahun Revolusi Islam Iran
Revolusi Islam Iran yang berlangsung 1979 merupakan sebuah peristiwa yang monumental bukan saja bagi bangsa Iran, bahkan bagi sejarah dunia modern, karena tradisi absolutisme politik dalam sistem pemerintahan monarki dapat diganti dengan sistem pemerintahan Ulama bercampur dengan sistem demokrasi modern.
Semangat revolusi Islam Iran, Kamis (17/2) mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat melalui kajian Hubungan Internasional bertajuk "32 Tahun Revolusi Iran dan Hikmahnya bagi Indonesia dan Negara-negara Berkembang."
Kajian yang dipelopori Global Future Institute (GFI) bekerjasama dengan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia) berlangsung di Wisma Daria 7, Jakarta ini menghadirkan narasumber Pakar Komunikasi Internasional DR. Jalaluddin Rahmat, M Arief Pranoto (Pemerhati Masalah Internasional), Hendrajit (Direktur Eksekutif GFI) dan Jokosaw Koentono (Pemerhati Sosial Budaya).
Dr Jalauddin Rahmat, dalam paparannya menyebutkan, teori revolusi selalu dirumuskan pasca revolusi. "Ciri revolusi adalah mengejutkan karena selalu tidak pernah bisa diramalkan sebelumnya," begitu tutur Kang Jalal, demikian dirinya kerap disapa.
Selain itu, Kang Jalal menjelaskan Islam merupakan ideologi berbasiskan agama yang dimodifikasi menjadi ideologi yang dikemas sedemikian rupa. Suksesnya revolusi di Iran, menurut Kang Jalal tidak terlepas dari sosok Imam Khomeini yang memiliki ideologi yang jelas bagi bangsa Iran. "Sebuah revolusi dibangun sesuai dengan budaya setempat," kata kang Jalal.
Arief Pranoto dalam paparannya, lebih menyorot pada bahaya dari kapitalisme dan perlunya sebuah skema baru untuk menggebuk skema kapitalisme global. Menurutnya, kapitalis sebagai ideologi mempunyai ciri dan watak yang khas, yaitu akumulasi modal. Sehingga, kata Arief, inti dari pola dan metode operasional ideologi kapitalis cenderung mencari bahan baku semurah-murahnya diberbagai belahan dunia serta mencari, mengurai dan menciptakan pasar seluas-luasnya dengan berbagai cara.
"Namun saat ini perubahan pola dan metode gerakan kapitalisme global begitu halus dan canggih. Sehingga lepas dari pengamatan sekeliling, bahkan terkadang kita sendiri terperangkap lalu menganggapnya sebagai budaya bahkan gaya hidup. Sungguh celaka," katanya cemas.
Sedangkan Hendrajit dalam paparan menyebutkan, revolusi yang terjadi pada tahun 1979 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri dan a-historis. Revolusi itu mempunyai akar kesejarahan Iran membentang sejak di masa silam. Dan Iran yang berakar pada tradisi budaya Parsi yang sudah tumbuh berabad-abad silam, sejatinya bangsa itu yang kaya dan kompleks.
Hendrajit menambahkan, revolusi Iran memiliki pengaruh yang sangat luas dan bersifat global, karena untuk pertama kalinya di era modern, tokoh-tokoh agama (ulama) berhasil meruntuhkan sebuah rezim monarki modern, dan mengambil alih kekuasan dan mengakhiri tradisi kerajaan sepanjang 2.500 tahun dan menggantinya dengan Republik Islam Iran.
Sementara itu, Jokosaw Koentono memaparkan bahwa Parsia lebih kaya akan imajinasi, kesenian dan puisi dengan warna-warna Keislaman. Joko juga menyebutkan Iran memiliki keunggulan dibidang spritual, teknologi dan dunia perfilman.
Dalam paparan itu, Joko mengatakan negara seperti Korea, begitu pula China dan India menyadari benar bahwa globalisasi bukan saja sebuah ancaman tetapi sebagai sebuah peluang. Untuk itu menurutnya, masalah dalam negeri ditata lebih dulu sebaik-baiknya. "Pendidikan dan Industri menjadi titik perhatian utama pemerintah di sana, yang secara berkelanjutan terus ditingkatkan," katanya.
Namun dalam menanggapi aspek ini, Hendrajit menggarisbawahi kekhawatirannya akan masa depan Iran. Sebab, salah satu aspek keberhasilan Revolusi Iran, tingginya apresiasi berbagai komponen strategis Iran terhadap pengaruh kekuatan esoterik dan spiritual. Sehingga para pemegang otoritas politik hingga otoritas keagamaan di Iran, tidak saja menguasai kemampuan analisis melainkan juga mampu melakukan analisis kedalaman (Insight).
"Justru saat Iran sekarang ini mampu membangkitkan dirinya sebagai negara bangsa yang kuat dan mandiri menghadapi hegemoni global, jadi pertanyaan apakah kemampuan Insight tersebut masih meluas dan menjangkau berbagai kalangan komponen strategis masyarakat Iran di luar lingkar pemegang otoritas keagamaan.
Terlepas dari apa yang terbahas dalam kajian ini, para pembicara maupun peserta seakan bersepakat bahwa Revolusi Islam Iran telah mengguncang dan merobohkan kemapanan penguasa monarki di kawasan, dan pola hubungan antara rezim negara dan gerakan keagamaan. Sehingga mampu mengenyahkan munculnya keraguan akan masa depan Iran, dan juga masa depan seluruh masyarakat Iran.
Selain itu, berhasil mengakhiri tradisi kerajaan sepanjang 2.500 tahun dan menggantinya dengan Republik Islam Iran, revolusi yang dilakukan tidak hanya terbatas dalam bidang infrastruktur pemerintahan, melainkan juga memengaruhi nilai-nilai identitas nasional, sosial, politik, dan budaya.
Dalam pemaparan akhirnya Kang Jalal mengungkapkan keinginannya mengajak peserta yang berjumlah 55 orang itu untuk melanjutkan kegiatan kajian yang sifatnya lebih mendalam. "Perlu adanya kajian mendalam untuk menganalisis teori konspirasi," katanya.
Pada akhirnya, Arief Pranoto seakan menjawab semangat dan hikmah dari 32 tahun revolusi Iran dengan mengemukakan beberapa hal untuk menghadapi skema kapitalisme global:(1) kuatnya independensi pemimpin bangsa, (2)terciptanya dukungan mengakar masyarakat terhadap pemimpinnya, dan (3) ketahanan budaya suatu bangsa;
Dan yang tak kalah penting, lanjut Arief Pranoto, yang belakangan ini cukup produktif menelorkan beberapa artikel berkaitan dengan hegemoni global AS, lalu mengusulkan beberapa tahapan strategis untuk membendung kapitalisme global.
Hancurkan doeloe METHODE-nya. Lumpuhkan Man Power atau Tenaga Ahlinya. Dan yang tak kalah penting, Hancurkan dan Ganti Total Mesinnya. (Penjelasan rincinya, ada dalam makalah yang akan segera dipublikasikan di web ini).
Agaknya, kajian yang berlangsung selama 3 jam lebih ini masih belum memuaskan para peserta. "Setidaknya apa yang kita diskusikan malam ini menjadi referensi untuk bangkit dan maju," ujar Rusman, moderator sambil mengakhiri acara. (IRIB/GFI)
Semangat revolusi Islam Iran, Kamis (17/2) mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat melalui kajian Hubungan Internasional bertajuk "32 Tahun Revolusi Iran dan Hikmahnya bagi Indonesia dan Negara-negara Berkembang."
Kajian yang dipelopori Global Future Institute (GFI) bekerjasama dengan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia) berlangsung di Wisma Daria 7, Jakarta ini menghadirkan narasumber Pakar Komunikasi Internasional DR. Jalaluddin Rahmat, M Arief Pranoto (Pemerhati Masalah Internasional), Hendrajit (Direktur Eksekutif GFI) dan Jokosaw Koentono (Pemerhati Sosial Budaya).
Dr Jalauddin Rahmat, dalam paparannya menyebutkan, teori revolusi selalu dirumuskan pasca revolusi. "Ciri revolusi adalah mengejutkan karena selalu tidak pernah bisa diramalkan sebelumnya," begitu tutur Kang Jalal, demikian dirinya kerap disapa.
Selain itu, Kang Jalal menjelaskan Islam merupakan ideologi berbasiskan agama yang dimodifikasi menjadi ideologi yang dikemas sedemikian rupa. Suksesnya revolusi di Iran, menurut Kang Jalal tidak terlepas dari sosok Imam Khomeini yang memiliki ideologi yang jelas bagi bangsa Iran. "Sebuah revolusi dibangun sesuai dengan budaya setempat," kata kang Jalal.
Arief Pranoto dalam paparannya, lebih menyorot pada bahaya dari kapitalisme dan perlunya sebuah skema baru untuk menggebuk skema kapitalisme global. Menurutnya, kapitalis sebagai ideologi mempunyai ciri dan watak yang khas, yaitu akumulasi modal. Sehingga, kata Arief, inti dari pola dan metode operasional ideologi kapitalis cenderung mencari bahan baku semurah-murahnya diberbagai belahan dunia serta mencari, mengurai dan menciptakan pasar seluas-luasnya dengan berbagai cara.
"Namun saat ini perubahan pola dan metode gerakan kapitalisme global begitu halus dan canggih. Sehingga lepas dari pengamatan sekeliling, bahkan terkadang kita sendiri terperangkap lalu menganggapnya sebagai budaya bahkan gaya hidup. Sungguh celaka," katanya cemas.
Sedangkan Hendrajit dalam paparan menyebutkan, revolusi yang terjadi pada tahun 1979 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri dan a-historis. Revolusi itu mempunyai akar kesejarahan Iran membentang sejak di masa silam. Dan Iran yang berakar pada tradisi budaya Parsi yang sudah tumbuh berabad-abad silam, sejatinya bangsa itu yang kaya dan kompleks.
Hendrajit menambahkan, revolusi Iran memiliki pengaruh yang sangat luas dan bersifat global, karena untuk pertama kalinya di era modern, tokoh-tokoh agama (ulama) berhasil meruntuhkan sebuah rezim monarki modern, dan mengambil alih kekuasan dan mengakhiri tradisi kerajaan sepanjang 2.500 tahun dan menggantinya dengan Republik Islam Iran.
Sementara itu, Jokosaw Koentono memaparkan bahwa Parsia lebih kaya akan imajinasi, kesenian dan puisi dengan warna-warna Keislaman. Joko juga menyebutkan Iran memiliki keunggulan dibidang spritual, teknologi dan dunia perfilman.
Dalam paparan itu, Joko mengatakan negara seperti Korea, begitu pula China dan India menyadari benar bahwa globalisasi bukan saja sebuah ancaman tetapi sebagai sebuah peluang. Untuk itu menurutnya, masalah dalam negeri ditata lebih dulu sebaik-baiknya. "Pendidikan dan Industri menjadi titik perhatian utama pemerintah di sana, yang secara berkelanjutan terus ditingkatkan," katanya.
Namun dalam menanggapi aspek ini, Hendrajit menggarisbawahi kekhawatirannya akan masa depan Iran. Sebab, salah satu aspek keberhasilan Revolusi Iran, tingginya apresiasi berbagai komponen strategis Iran terhadap pengaruh kekuatan esoterik dan spiritual. Sehingga para pemegang otoritas politik hingga otoritas keagamaan di Iran, tidak saja menguasai kemampuan analisis melainkan juga mampu melakukan analisis kedalaman (Insight).
"Justru saat Iran sekarang ini mampu membangkitkan dirinya sebagai negara bangsa yang kuat dan mandiri menghadapi hegemoni global, jadi pertanyaan apakah kemampuan Insight tersebut masih meluas dan menjangkau berbagai kalangan komponen strategis masyarakat Iran di luar lingkar pemegang otoritas keagamaan.
Terlepas dari apa yang terbahas dalam kajian ini, para pembicara maupun peserta seakan bersepakat bahwa Revolusi Islam Iran telah mengguncang dan merobohkan kemapanan penguasa monarki di kawasan, dan pola hubungan antara rezim negara dan gerakan keagamaan. Sehingga mampu mengenyahkan munculnya keraguan akan masa depan Iran, dan juga masa depan seluruh masyarakat Iran.
Selain itu, berhasil mengakhiri tradisi kerajaan sepanjang 2.500 tahun dan menggantinya dengan Republik Islam Iran, revolusi yang dilakukan tidak hanya terbatas dalam bidang infrastruktur pemerintahan, melainkan juga memengaruhi nilai-nilai identitas nasional, sosial, politik, dan budaya.
Dalam pemaparan akhirnya Kang Jalal mengungkapkan keinginannya mengajak peserta yang berjumlah 55 orang itu untuk melanjutkan kegiatan kajian yang sifatnya lebih mendalam. "Perlu adanya kajian mendalam untuk menganalisis teori konspirasi," katanya.
Pada akhirnya, Arief Pranoto seakan menjawab semangat dan hikmah dari 32 tahun revolusi Iran dengan mengemukakan beberapa hal untuk menghadapi skema kapitalisme global:(1) kuatnya independensi pemimpin bangsa, (2)terciptanya dukungan mengakar masyarakat terhadap pemimpinnya, dan (3) ketahanan budaya suatu bangsa;
Dan yang tak kalah penting, lanjut Arief Pranoto, yang belakangan ini cukup produktif menelorkan beberapa artikel berkaitan dengan hegemoni global AS, lalu mengusulkan beberapa tahapan strategis untuk membendung kapitalisme global.
Hancurkan doeloe METHODE-nya. Lumpuhkan Man Power atau Tenaga Ahlinya. Dan yang tak kalah penting, Hancurkan dan Ganti Total Mesinnya. (Penjelasan rincinya, ada dalam makalah yang akan segera dipublikasikan di web ini).
Agaknya, kajian yang berlangsung selama 3 jam lebih ini masih belum memuaskan para peserta. "Setidaknya apa yang kita diskusikan malam ini menjadi referensi untuk bangkit dan maju," ujar Rusman, moderator sambil mengakhiri acara. (IRIB/GFI)
INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Globalisasi Adalah Rekayasa Pihak Asing
Oleh Allay F. Ali (Wakil Sekjen IKAFENAS)
Bicara globalisasi, kalau kita pikir-pikir dari segala sisi dan dari segala pandangan, kita memang tidak siap. Machine, atau infrastruktur, kita masih jauh tertinggal. Man Power, boro-boro kita bisa mengalahkan tenaga-tenaga ahli dari luar. Kita bisa lihat semua perusahaan asing yang ada di Indonesia, tenaga-tenaga kita hanya mendapat ‘jatah’ di kelas bawah. Dan terakhir money atau kapital, semua itu kebanyakan didatangkan dari luar.
Dari skema besar yang saya tangkap, dimana sebenarnya globalisasi ini adalah rekayasa dari pihak-pihak barat, lebih khususnya dari negara-negara maju. Dimana rekayasa ini dibuat sehingga mereka bisa memasukan kepentingan-kepentingannya pada negara yang bersangkutan. Ketika diangkat isu globalisasi tiba-tiba muncul perusahaan asing. Ketika digedor-gedor globalisasi tiba-tiba pasar kita dikuasai. Sementara tenaga-tenaga ahli yang diserap dari kita sangat sedikit.
Untuk itu sudah seharusnya kita lupakan saja globalisasi itu, karena hal ini hanyalah merupakan rekayasa tangan asing. Jangan sampai kita terbawa oleh skema besar ini. Yang perlu kita perhatikan adalah pertama kita kuatkan perekonomian lokal kita. Kita perkuat basic perekonomian negara Indonesia. Mereka boleh masuk ke Indonesia tetapi mereka harus patuh dengan aturan yang kita buat. Mereka mau membuka pasar di Indonesia tetapi mereka harus mengikuti hukum-hukum yang kita buat.
Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah adanya ketegasan hokum yang dijalankan oleh pemerintah, sebelum kita berangkat dalam menyikapi kepemimpinan nasional. Hokum itu harus berpihak pada keadilan. Sebelum kita mengarah kepada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terlebih dahulu harus menjalankan ketegasan hukum dalam penerapan kontrak karya yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut. Harus dilakukan perubahan pada kontrak karya yang berlaku saat ini sampai benar-benar terlaksana keadilan.
Pemerintah sudah saatnya melakukan perubahan dari negara yang mampu mengekspor bahan baku mentah menjadi negara yang mengekspor produki-produk bahan jadi yang memiliki nilai jual lebih sehingga mampu bersaing secara kompetitif dalam dunia global.
Bicara globalisasi, kalau kita pikir-pikir dari segala sisi dan dari segala pandangan, kita memang tidak siap. Machine, atau infrastruktur, kita masih jauh tertinggal. Man Power, boro-boro kita bisa mengalahkan tenaga-tenaga ahli dari luar. Kita bisa lihat semua perusahaan asing yang ada di Indonesia, tenaga-tenaga kita hanya mendapat ‘jatah’ di kelas bawah. Dan terakhir money atau kapital, semua itu kebanyakan didatangkan dari luar.
Dari skema besar yang saya tangkap, dimana sebenarnya globalisasi ini adalah rekayasa dari pihak-pihak barat, lebih khususnya dari negara-negara maju. Dimana rekayasa ini dibuat sehingga mereka bisa memasukan kepentingan-kepentingannya pada negara yang bersangkutan. Ketika diangkat isu globalisasi tiba-tiba muncul perusahaan asing. Ketika digedor-gedor globalisasi tiba-tiba pasar kita dikuasai. Sementara tenaga-tenaga ahli yang diserap dari kita sangat sedikit.
Untuk itu sudah seharusnya kita lupakan saja globalisasi itu, karena hal ini hanyalah merupakan rekayasa tangan asing. Jangan sampai kita terbawa oleh skema besar ini. Yang perlu kita perhatikan adalah pertama kita kuatkan perekonomian lokal kita. Kita perkuat basic perekonomian negara Indonesia. Mereka boleh masuk ke Indonesia tetapi mereka harus patuh dengan aturan yang kita buat. Mereka mau membuka pasar di Indonesia tetapi mereka harus mengikuti hukum-hukum yang kita buat.
Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah adanya ketegasan hokum yang dijalankan oleh pemerintah, sebelum kita berangkat dalam menyikapi kepemimpinan nasional. Hokum itu harus berpihak pada keadilan. Sebelum kita mengarah kepada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terlebih dahulu harus menjalankan ketegasan hukum dalam penerapan kontrak karya yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut. Harus dilakukan perubahan pada kontrak karya yang berlaku saat ini sampai benar-benar terlaksana keadilan.
Pemerintah sudah saatnya melakukan perubahan dari negara yang mampu mengekspor bahan baku mentah menjadi negara yang mengekspor produki-produk bahan jadi yang memiliki nilai jual lebih sehingga mampu bersaing secara kompetitif dalam dunia global.
INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Pembangunan Berangkat Dari Sesuatu Yang Kita Miliki, Nasionalisme Yang Kita Tumbuhkan
Oleh: H. Nasyrul Fallah, SE, MM (Sekretaris Jenderal IKAFENAS)
Menarik berbicara tentang perkembangan ekonomi Indonesia ditengah arus globalisasi yang semakin lama semakin redup. Kita juga harus mengingat kembali bahwa dasar dari perekonomian yang ada di negara kita itu tidak terlepas dari prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong itu saat ini lamban laun sudah semakin terkikis. Di desa sudah berkurang, apalagi di kota sudah tidak ada lagi prinsip gotong royong.
Kalau kita telusuri prinsip gotong royong itu sebenarnya hampir mirip dengan koperasi. Saling membantu diantara kita. Saling membesarkan diantara kita. Sedikit saya mengingatkan mengenai banyaknya sumber daya alam Indonesia yang dimanfaatkan bukan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Rumput, dalam hal ini hutan, milik kita ini sudah dimonopoli oleh pengusaha besar. Namun apa yang didapatkan oleh warga di sekitar? Misalnya pada hutan jati di Bojonegoro yang melimpah tetapi semua penduduknya melarat semua.
Kemudian energi, seperti minyak, dimana masyarakat setempat di daerah penghasil minyak yang merasakan kemakmuran? Dan air, dalam hal ini laut, ini pun sudah dikuasai pengusaha besar, khususnya asing. Sehingga nelayan kita sudah tidak mendapatkan ikan secara optimal dari hasil laut.
Perekonomian yang tidak berbasiskan kepada rakyat maka yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Kita bisa lihat pada carefour dimana setiap bulannya bisa menghabiskan 300 ton buah jeruk impor dengan harga yang lebih murah. Padahal dilihat dari rasa masih lebih enak jeruk lokal.
Dalam KADIN yang ada disana itu adalah jabatan politis semua. Tidak ada sama sekali yang membicarakan perekonomian rakyat. Dari kesimpulan yang saya dapat bahwa dari kebijakan politik akan menghasilkan kebijakan ekonomi adalah hal yang benar. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah dalam konteks generasi muda ini ialah selalu bersikap kritis terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau rakyat menderita, ya jalan satu-satunya adalah revolusi.
Dari pembicaraan ini ada benang merahnya yaitu pembangunan berangkat dari sesuatu yang kita miliki, nasionalisme yang kita tumbuhkan. Ini adalah hal yang sangat tepat sekali. Jadi sumber daya alam yang kita miliki hanya digunakan untuk kepentingan negara kita saja. Kalau kita terbiasa makan nasi marilah kita makan nasi saja jangan terpengaruh budaya asing. Kita harus perkuat pertahanan ekonomi di dalam negeri.
Agak miris bila kita melihat pada UU tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dimana tercantum mengenal modal untuk pertambangan yang dapat disewa oleh perusahaan asing selama seratus tahun dengan sharing saham Indonesia mendapat 10%, kemudian dapat diperpanjang kembali seratus tahun. Lalu apakah yang akan didapat oleh anak cucu kita selaku generasi penerus?
Selanjutnya, perihal mengenai koperasi, dimana kalau kita berbicara masyarakat yang real, seperti masyarakat pembuat dodol, pembuat kopi, sesungguhnya mereka adalah peminjam kredit bank yang sangat disiplin dalam pembayarannya. Tidak pernah mereka ‘mengemplang’, tidak ada kredit macet dari mereka. Untuk itu semestinya pemerintah memahami bahwa masyarakat ekonomi menengah kebawah sangatlah potensial untuk diberdayakan sebagai penggerak pembangunan.
Disinilah perannya generasi penerus berupaya untuk memodifikasi produk bahan baku dari sumber daya alam yang kita miliki menjadi produk yang memiliki nilai lebih dan siap berkompetisi di dunia global.
Bila kita berkaca kepada seorang petani sangatlah miris. Pada zaman dahulu para petani sangatlah bangga dengan dirinya sebagai petani. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, mampu pergi haji. Akan tetapi pada saat ini, seorang petani hanya mengandalkan merasa cukup beruntung kalau sudah bisa membeli pupuk. Tanam-tanamannya dapat tumbuh dengan subur.
Sekali lagi kita mengharapkan pemerintah memiliki kebijakan dengan melihat sumber daya yang dimiliki Indonesia. Jangan sampai ada lagi garam impor, ikan lele impor. Sudah saatnya, misalnya untuk wilayah Kerawang yang sampai sekarang dijadikan sebagai lumbung padi, dibuatkan kebijakan bahwa daerah Kerawang tidak lagi diperbolehkan untuk perumahan. Kalimantan difokuskan untuk pelestarian hutan.
Kalau sudah bisa seperti ini maka harkat petani menjadi naik. Petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lagi harus menjual lahan sawahnya. Dan petani pun menjadi bangga dengan profesinya.
Jadi sudah saatnya Indonesia memulai untuk membangun ketahanan ekonominya dan ketahanan budayanya.
Menarik berbicara tentang perkembangan ekonomi Indonesia ditengah arus globalisasi yang semakin lama semakin redup. Kita juga harus mengingat kembali bahwa dasar dari perekonomian yang ada di negara kita itu tidak terlepas dari prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong itu saat ini lamban laun sudah semakin terkikis. Di desa sudah berkurang, apalagi di kota sudah tidak ada lagi prinsip gotong royong.
Kalau kita telusuri prinsip gotong royong itu sebenarnya hampir mirip dengan koperasi. Saling membantu diantara kita. Saling membesarkan diantara kita. Sedikit saya mengingatkan mengenai banyaknya sumber daya alam Indonesia yang dimanfaatkan bukan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Rumput, dalam hal ini hutan, milik kita ini sudah dimonopoli oleh pengusaha besar. Namun apa yang didapatkan oleh warga di sekitar? Misalnya pada hutan jati di Bojonegoro yang melimpah tetapi semua penduduknya melarat semua.
Kemudian energi, seperti minyak, dimana masyarakat setempat di daerah penghasil minyak yang merasakan kemakmuran? Dan air, dalam hal ini laut, ini pun sudah dikuasai pengusaha besar, khususnya asing. Sehingga nelayan kita sudah tidak mendapatkan ikan secara optimal dari hasil laut.
Perekonomian yang tidak berbasiskan kepada rakyat maka yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Kita bisa lihat pada carefour dimana setiap bulannya bisa menghabiskan 300 ton buah jeruk impor dengan harga yang lebih murah. Padahal dilihat dari rasa masih lebih enak jeruk lokal.
Dalam KADIN yang ada disana itu adalah jabatan politis semua. Tidak ada sama sekali yang membicarakan perekonomian rakyat. Dari kesimpulan yang saya dapat bahwa dari kebijakan politik akan menghasilkan kebijakan ekonomi adalah hal yang benar. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah dalam konteks generasi muda ini ialah selalu bersikap kritis terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau rakyat menderita, ya jalan satu-satunya adalah revolusi.
Dari pembicaraan ini ada benang merahnya yaitu pembangunan berangkat dari sesuatu yang kita miliki, nasionalisme yang kita tumbuhkan. Ini adalah hal yang sangat tepat sekali. Jadi sumber daya alam yang kita miliki hanya digunakan untuk kepentingan negara kita saja. Kalau kita terbiasa makan nasi marilah kita makan nasi saja jangan terpengaruh budaya asing. Kita harus perkuat pertahanan ekonomi di dalam negeri.
Agak miris bila kita melihat pada UU tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dimana tercantum mengenal modal untuk pertambangan yang dapat disewa oleh perusahaan asing selama seratus tahun dengan sharing saham Indonesia mendapat 10%, kemudian dapat diperpanjang kembali seratus tahun. Lalu apakah yang akan didapat oleh anak cucu kita selaku generasi penerus?
Selanjutnya, perihal mengenai koperasi, dimana kalau kita berbicara masyarakat yang real, seperti masyarakat pembuat dodol, pembuat kopi, sesungguhnya mereka adalah peminjam kredit bank yang sangat disiplin dalam pembayarannya. Tidak pernah mereka ‘mengemplang’, tidak ada kredit macet dari mereka. Untuk itu semestinya pemerintah memahami bahwa masyarakat ekonomi menengah kebawah sangatlah potensial untuk diberdayakan sebagai penggerak pembangunan.
Disinilah perannya generasi penerus berupaya untuk memodifikasi produk bahan baku dari sumber daya alam yang kita miliki menjadi produk yang memiliki nilai lebih dan siap berkompetisi di dunia global.
Bila kita berkaca kepada seorang petani sangatlah miris. Pada zaman dahulu para petani sangatlah bangga dengan dirinya sebagai petani. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, mampu pergi haji. Akan tetapi pada saat ini, seorang petani hanya mengandalkan merasa cukup beruntung kalau sudah bisa membeli pupuk. Tanam-tanamannya dapat tumbuh dengan subur.
Sekali lagi kita mengharapkan pemerintah memiliki kebijakan dengan melihat sumber daya yang dimiliki Indonesia. Jangan sampai ada lagi garam impor, ikan lele impor. Sudah saatnya, misalnya untuk wilayah Kerawang yang sampai sekarang dijadikan sebagai lumbung padi, dibuatkan kebijakan bahwa daerah Kerawang tidak lagi diperbolehkan untuk perumahan. Kalimantan difokuskan untuk pelestarian hutan.
Kalau sudah bisa seperti ini maka harkat petani menjadi naik. Petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lagi harus menjual lahan sawahnya. Dan petani pun menjadi bangga dengan profesinya.
Jadi sudah saatnya Indonesia memulai untuk membangun ketahanan ekonominya dan ketahanan budayanya.
INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Pemerintah Harus Mulai Melakukan ‘Mapping’ Terhadap Kondisi Perekonomian Di Setiap Daerahnya
Penulis : Rusman (Peneliti Global Future Institute)
Imbas dengan adanya globalisasi sudah sangat dirasakan, diantarnya semakin sulitnya dijumpai makanan-makanan lokal diberbagai tempat. Yang sering kali dijumpai adalah seperti KFC, Hoka-hoka Bento, dan yang sejenisnya. Di Jakarta saja dengan jumlah mall sebanyak 170 buah lebih tetapi mayoritas produk yang ada adalah produk luar negeri, misalnya saja jeruk lokal kalah bersaing dengan jeruk impor. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah belum berjalan untuk mendukung produk lokal.
Sebagai bangsa, sampai hari ini kita dalam tantangan yang semakin hari semakin kompleks, dimana pengusaha pribumi kurang diberikan kesempatan dalam dunia usaha. Misalnya seseorang yang kesulitan untuk melakukan usaha kembali akibat penggusuran lokasi usaha yang dianggap melanggar aturan oleh pemerintah daerah. Dimana semestinya pihak pemda dapat lebih mengayomi usaha-usaha kecil seperti ini. Padahal perekonomian kita saat ini dapat tetap berjalan karena keterlibatan para pengusaha UKM, yang saat ini belum juga mendapatkan perhatian penuh dari pihak pemerintah, terutama pemda. Dalam kondisi seperti ini harusnya dibentuk sistem ‘ayah angkat’ bagi para pelaku UKM.
Pada saat kondisi seperti ini seharusnya ada semacam sikap atau kebijakan, katakanlah digulirkannya ungkapan ‘revolusi ekonomi’. Seperti misalnya, hutang luar negeri itu harus diperkecil dan kemudian mengandalkan atau berorientasi sumber daya-sumber daya potensi-potensi lokal. Misalnya saja dari sisi pertanian, kalau saja kita masih mau concern terhadap masalah pertanian ini mungkin kita tidak akan melakukan import beras dari Vietnam. Dimana hal ini adalah akibat dari terbenturnya kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Seharusnya di beberapa daerah yang dikhususkan sebagai daerah penghasil beras malah dijadikan sebagai daerah untuk perumahan atau bahkan dibangun mall-mall.
Kemudian, Indonesia yang juga dikenal sebagai negeri maritim dengan memiliki kandungan ikan yang sangat banyak namun kita tidak mengelolanya dengan serius. Mulai dari tidak adanya upaya peningkatan teknologi penangkapan ikan, jaminan keamanan di perairan laut, dan adanya oknum-oknum yang melakukan jual beli ikan secara ilegal.
Untuk itu kita harus kembali kepada mempersiapkan pondasi perekonomian yang sangat kuat. Dimana salah satunya dengan kembali mengangkap konsep koperasi. Namun konsep koperasi dengan manajemen yang baik dan keberpihakan kepada petani, masyarakat kecil dan para pengiat UKM. Karena memang mereka memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap siklus perekonomian bangsa.
Seandainya pemerintah memang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan nasionalisasi maka hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Bisa kita lihat sudah berapa lama perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia namun berapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan yang terjadi malah adanya kerusakan-kerusakan alam.
Sebenarnya dalam konteks globalisasi, bukannya kita mempertentangkan menerima atau menolaknya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya sehingga kita mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap globalisasi tersebut dan mampu untuk bersaing dalam dunia internasional.
Pemerintah menganggap dengan banyaknya kehadiran mall-mall merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Padahal begitu besar dampak negatif yang diakibatkan. Tumbuhnya budaya konsumtif dengan menghalalkan segala cara. Tersingkirnya pasar-pasar tradisional. Belum lagi dengan terlibasnya produk-produk dalam negeri oleh produk-produk impor.
Padahal pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan tersebut, hanya saja hal tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terjadi ‘revolusi’ moral pada seluruh tatanan birokrat di Indonesia terkait mudahnya pemberian ijin tanpa mengindahkan dampak dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan setempat.
Kini sudah saatnya pemerintah melaksanakan pembangunan yang berbasiskan kepada potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Pemerintah harus mulai melakukan ‘mapping’ terhadap kondisi perekonomian di setiap daerahnya. Potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sudah mulai digali dan diberdayakan.
Imbas dengan adanya globalisasi sudah sangat dirasakan, diantarnya semakin sulitnya dijumpai makanan-makanan lokal diberbagai tempat. Yang sering kali dijumpai adalah seperti KFC, Hoka-hoka Bento, dan yang sejenisnya. Di Jakarta saja dengan jumlah mall sebanyak 170 buah lebih tetapi mayoritas produk yang ada adalah produk luar negeri, misalnya saja jeruk lokal kalah bersaing dengan jeruk impor. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah belum berjalan untuk mendukung produk lokal.
Sebagai bangsa, sampai hari ini kita dalam tantangan yang semakin hari semakin kompleks, dimana pengusaha pribumi kurang diberikan kesempatan dalam dunia usaha. Misalnya seseorang yang kesulitan untuk melakukan usaha kembali akibat penggusuran lokasi usaha yang dianggap melanggar aturan oleh pemerintah daerah. Dimana semestinya pihak pemda dapat lebih mengayomi usaha-usaha kecil seperti ini. Padahal perekonomian kita saat ini dapat tetap berjalan karena keterlibatan para pengusaha UKM, yang saat ini belum juga mendapatkan perhatian penuh dari pihak pemerintah, terutama pemda. Dalam kondisi seperti ini harusnya dibentuk sistem ‘ayah angkat’ bagi para pelaku UKM.
Pada saat kondisi seperti ini seharusnya ada semacam sikap atau kebijakan, katakanlah digulirkannya ungkapan ‘revolusi ekonomi’. Seperti misalnya, hutang luar negeri itu harus diperkecil dan kemudian mengandalkan atau berorientasi sumber daya-sumber daya potensi-potensi lokal. Misalnya saja dari sisi pertanian, kalau saja kita masih mau concern terhadap masalah pertanian ini mungkin kita tidak akan melakukan import beras dari Vietnam. Dimana hal ini adalah akibat dari terbenturnya kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Seharusnya di beberapa daerah yang dikhususkan sebagai daerah penghasil beras malah dijadikan sebagai daerah untuk perumahan atau bahkan dibangun mall-mall.
Kemudian, Indonesia yang juga dikenal sebagai negeri maritim dengan memiliki kandungan ikan yang sangat banyak namun kita tidak mengelolanya dengan serius. Mulai dari tidak adanya upaya peningkatan teknologi penangkapan ikan, jaminan keamanan di perairan laut, dan adanya oknum-oknum yang melakukan jual beli ikan secara ilegal.
Untuk itu kita harus kembali kepada mempersiapkan pondasi perekonomian yang sangat kuat. Dimana salah satunya dengan kembali mengangkap konsep koperasi. Namun konsep koperasi dengan manajemen yang baik dan keberpihakan kepada petani, masyarakat kecil dan para pengiat UKM. Karena memang mereka memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap siklus perekonomian bangsa.
Seandainya pemerintah memang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan nasionalisasi maka hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Bisa kita lihat sudah berapa lama perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia namun berapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan yang terjadi malah adanya kerusakan-kerusakan alam.
Sebenarnya dalam konteks globalisasi, bukannya kita mempertentangkan menerima atau menolaknya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya sehingga kita mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap globalisasi tersebut dan mampu untuk bersaing dalam dunia internasional.
Pemerintah menganggap dengan banyaknya kehadiran mall-mall merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Padahal begitu besar dampak negatif yang diakibatkan. Tumbuhnya budaya konsumtif dengan menghalalkan segala cara. Tersingkirnya pasar-pasar tradisional. Belum lagi dengan terlibasnya produk-produk dalam negeri oleh produk-produk impor.
Padahal pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan tersebut, hanya saja hal tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terjadi ‘revolusi’ moral pada seluruh tatanan birokrat di Indonesia terkait mudahnya pemberian ijin tanpa mengindahkan dampak dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan setempat.
Kini sudah saatnya pemerintah melaksanakan pembangunan yang berbasiskan kepada potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Pemerintah harus mulai melakukan ‘mapping’ terhadap kondisi perekonomian di setiap daerahnya. Potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sudah mulai digali dan diberdayakan.
Minggu, 06 Maret 2011
Membentuk Kekuatan Baru Selain PBB Diperlukan Guna Menekan Israel
Penulis : Tim Global Future Institute
Membentuk kekuatan baru selain Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menekan Israel membuka blokade atas Gaza, rupanya diperlukan. Demikian pendapat dari pembaca laman theglobal-review.com atas polling yang diselenggarakan selama kurun waktu 4 bulan.
Dari 781 total responden, sebanyak 624 responden memilih sikap Sangat Perlu untuk membentuk kekuatan baru selain PBB guna menekan Israel membuka blokade atas Gaza. Sebanyak 74 responden menyatakan Perlu, 72 reposden menyatakan Tidak Perlu dan 11 responden menyatakan Tidak Tahu.
Munculnya ide atas tema yang digulirkan oleh Global Future Institute (GFI) tidak terlepas dari perkembangan konflik antara Palestina dan Israel yang tak kunjung berakhir.
Sementara, dalam acara diskusi terbatas yang dilaksanakan Global Future Institute diakhir tutup tahun, para peserta diskusi menilai PBB menjadi lembaga yang mandul dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Peserta diskusi menganggap PBB jelas-jelas memihak negara Israel.
Perkembangan perjalanan konflik antara Israel dan Palestina ini memunculkan simpati dunia internasional. Tak kecuali para aktivis perdamaian Internasional dengan berusaha mengirimkan sukarelawan ke Gaza melalui jalur laut dengan sebuah kapal Turki bernama Mavi Marmara.
Namun, apa yang dilakukan para aktivis ini malah mendapat serangan mematikan dari pasukan tentara Israel. Korban pun berjatuhan dan bantuanpun gagal sampai ke Gaza.
Berdasarkan catatan GFI, setelah penyerbuan dramatis pasukan Israel yang menewaskan sembilan aktivis Turki rupanya tidak menyurutkan simpati terhadap penderitaan bangsa Palestina. Berbagai gelombang simpati terus berdatangan untuk mendukung bangsa Palestina. Usaha bantuan untuk menembus Gaza terus dilakukan, walaupun terlalu sulit menembus wilayah tersebut guna menyampaikan bantuan kemanusiaan bagi warga di Gaza.
Seperti diketahui konflik Palestina masih menjadi perhatian dunia hingga kini. Berbagai forum internasional kerap dilakukan, namun konflik terus saja terjadi. Israel masih terus melancarkan serangan dan teror ke Jalur Gaza. Korban di pihak Palestina terus berjatuhan.
Melihat hal ini PBB terkesan hanya diam saja. Sekali-kali PBB melalui Sekjennya tampil dengan bahasa diplomasi retorika yang tidak berguna.
PBB sebenarnya memiliki andil besar sebagai "mediator" yang handal dalam penyelesaian konflik termasuk di Palestina ini.
Dalam sejarahnya, penyelesaian konflik Palestina dan Israel (simak tulisan "Tabel Sejarah Palestina" yang disajikan Dina Y. Sulaeman) PBB justru lebih menganak-emaskan Israel.
Sampai di pengujung 2010, dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Sayangnya, dukungan itu datang sendiri-sendiri baik itu dari kepala negara maupun LSM Internasional.
Agaknya perlu ada satu solidaritas yang kokoh diantara negara-negara dalam memperjuangkan nasib bangsa Palestina menjadi negara yang bebas dari penjajahan Israel. Kekuatan Baru yang dimaksud tentu saja menjadi kekuatan riil dalam membebaskan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Semoga saja. (GFI)
Membentuk kekuatan baru selain Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menekan Israel membuka blokade atas Gaza, rupanya diperlukan. Demikian pendapat dari pembaca laman theglobal-review.com atas polling yang diselenggarakan selama kurun waktu 4 bulan.
Dari 781 total responden, sebanyak 624 responden memilih sikap Sangat Perlu untuk membentuk kekuatan baru selain PBB guna menekan Israel membuka blokade atas Gaza. Sebanyak 74 responden menyatakan Perlu, 72 reposden menyatakan Tidak Perlu dan 11 responden menyatakan Tidak Tahu.
Munculnya ide atas tema yang digulirkan oleh Global Future Institute (GFI) tidak terlepas dari perkembangan konflik antara Palestina dan Israel yang tak kunjung berakhir.
Sementara, dalam acara diskusi terbatas yang dilaksanakan Global Future Institute diakhir tutup tahun, para peserta diskusi menilai PBB menjadi lembaga yang mandul dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Peserta diskusi menganggap PBB jelas-jelas memihak negara Israel.
Perkembangan perjalanan konflik antara Israel dan Palestina ini memunculkan simpati dunia internasional. Tak kecuali para aktivis perdamaian Internasional dengan berusaha mengirimkan sukarelawan ke Gaza melalui jalur laut dengan sebuah kapal Turki bernama Mavi Marmara.
Namun, apa yang dilakukan para aktivis ini malah mendapat serangan mematikan dari pasukan tentara Israel. Korban pun berjatuhan dan bantuanpun gagal sampai ke Gaza.
Berdasarkan catatan GFI, setelah penyerbuan dramatis pasukan Israel yang menewaskan sembilan aktivis Turki rupanya tidak menyurutkan simpati terhadap penderitaan bangsa Palestina. Berbagai gelombang simpati terus berdatangan untuk mendukung bangsa Palestina. Usaha bantuan untuk menembus Gaza terus dilakukan, walaupun terlalu sulit menembus wilayah tersebut guna menyampaikan bantuan kemanusiaan bagi warga di Gaza.
Seperti diketahui konflik Palestina masih menjadi perhatian dunia hingga kini. Berbagai forum internasional kerap dilakukan, namun konflik terus saja terjadi. Israel masih terus melancarkan serangan dan teror ke Jalur Gaza. Korban di pihak Palestina terus berjatuhan.
Melihat hal ini PBB terkesan hanya diam saja. Sekali-kali PBB melalui Sekjennya tampil dengan bahasa diplomasi retorika yang tidak berguna.
PBB sebenarnya memiliki andil besar sebagai "mediator" yang handal dalam penyelesaian konflik termasuk di Palestina ini.
Dalam sejarahnya, penyelesaian konflik Palestina dan Israel (simak tulisan "Tabel Sejarah Palestina" yang disajikan Dina Y. Sulaeman) PBB justru lebih menganak-emaskan Israel.
Sampai di pengujung 2010, dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Sayangnya, dukungan itu datang sendiri-sendiri baik itu dari kepala negara maupun LSM Internasional.
Agaknya perlu ada satu solidaritas yang kokoh diantara negara-negara dalam memperjuangkan nasib bangsa Palestina menjadi negara yang bebas dari penjajahan Israel. Kekuatan Baru yang dimaksud tentu saja menjadi kekuatan riil dalam membebaskan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Semoga saja. (GFI)
Langganan:
Postingan (Atom)